Kebijakan fiskal dan penegakan hukum harus berjalan simultan dalam satu ekosistem yang terintegrasi. Namun dalam konteks saat ini, penegakan hukum dinilai lebih mendesak mengingat rokok ilegal sudah berkembang dan menjadi sumber utama kebocoran penerimaan negara.
Tanpa pengawasan ketat dan sanksi tegas, risiko moral hazard akan semakin besar. Pelaku usaha dapat melihat bahwa pelanggaran tidak membawa konsekuensi serius, sehingga praktik serupa berpotensi terus berulang.
“Kalau dibiarkan, rokok ilegal akan terus berkembang dan semakin sulit dikendalikan. Kerugian negara makin besar, industri legal makin tertekan, dan kebijakan pengendalian konsumsi makin tidak efektif,” katanya.