Dia juga menyarankan agar kolaborasi antara Kementerian Sosial, BPJS Kesehatan, dan pihak terkait terus dilakukan agar data yang digunakan lebih akurat.
“Nah, hal-hal seperti ini yang saya minta waktu itu ke DJSN sama temen-temen BPJS tolong datanya di perbaiki dengan crossing seperti itu ya. Data listrik, data perbankan ada kualitas data yang paling baik ya," katanya.
"Kita tinggal lihat aja 96 juta PBI itu berantem terus ini benar apa enggak, saya sudah ngomong sama Menteri Sosial sudah pak kita pakai yang gampang saja, kita crossing saja itu dengan data PBI kita dengan data listrik. Jangan-jangan bayarnya 2.000 KWH dikasih PBI, bisa jadi ya, kayak Harvey Moeis itu,” kata dia.
Menkes pun menegaskan bahwa pemerintah bertanggung jawab untuk memberikan layanan kesehatan yang adil dan merata kepada seluruh rakyat, dan bahwa perbaikan data adalah langkah penting agar subsidi ini hanya diberikan kepada mereka yang benar-benar membutuhkan.
“Nah ini kan kita juga yang malu seakan-akan kita tidak bisa memanage datanya kita dengan benar. Hal-hal ini akan kita lakukan, kita diskusikan agar tarifnya itu benar diberikan ke orang yang benar,” katanya.
(Nur Ichsan Yuniarto)