IDXChannel - Presiden Joko Widodo (Jokowi) buka suara terkait operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK terkait dugaan korupsi proyek pembangunan jalur kereta Trans Sulawesi.
Dia mengatakan semua proyek besar yang dibangunnya di Indonesia tidak mungkin tidak memiliki masalah. "Pasti satu dua ada masalah, biasa kan proyek yang besar," kata Jokowi di Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Kamis (13/4/2023).
Bahkan ketika dirinya selalu mengontrol ke lapangan terkait pembangunan proyek-proyek besar, masalah tetap ada.
"Tetapi kenapa itu terus kita kontrol di lapangan, dikontrol di lapangan saja masih ada masalah, apalagi tidak? Kita ini hampir tiap hari loh ke lapangan ngecek, ke lapangan ngecek, itu pun masih ada masalah. Apalagi tidak," kata Jokowi.
Sebelumnya, KPK melaksanakan OTT di empat daerah yakni, Semarang, Jakarta, Jawa Barat, dan Surabaya terkait dugaan korupsi proyek jalur kereta api Trans Sulawesi.
"Dugaan korupsinya terkait pembangunan jalur kereta api Trans Sulawesi dan proyek-proyek perbaikan perlintasan kereta api lainnya di DJKA Kemenhub," kata Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri melalui pesan singkatnya, Rabu (12/4/2023).
Dari operasi tersebut, KPK mengamankan uang sekitar Rp5 miliar dan ribuan dolar Amerika Serikat. "Benar, sejauh ini turut diamankan uang sebagai barang bukti. Sebagai bukti permulaan sekitar miliaran rupiah. Ada juga uang sebanyak sekitar ribuan dolar Amerika Serikat," kata Ali.
Dari OTT tersebut, KPK menetapkan 10 orang sebagai tersangka. Adapun, pihak pemberi di antaranya; Dion Renato Sugiarto, Direktur PT IPA (Istana Putra Agung), Muchamad Hikmat, Direktur PT DF (Dwifarita Fajarkharisma), Yoseph Ibrahim, Direktur PT KA Manajemen Properti sampai dengan Februari 2023, dan Parjono, VP PT KA Manajemen Properti.
Sementara, pihak Penerima di antaranya; Harno Trimadi, Direktur Prasarana Perkeretaapian, Bernard Hasibuan, PPK BTP Jabagteng, Putu Sumarjaya, Kepala BTP Jabagteng, Achmad Affandi, PPK BPKA Sulsel, Fadliansyah, PPK Perawatan Prasarana Perkeretaapian dan Syntho Pirjani Hutabarat, dan PPK BTP Jabagbar.
(FRI)