Felldy Utama
IDXChannel - DPR meminta pemerintah memastikan penyaluran bantuan sosial (bansos) tepat sasaran.
Pernyataan ini menyusul temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang mengungkap adanya karyawan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menerima bansos.
“Ini cukup mengejutkan karena selama ini persepsi umum karyawan BUMN hampir bisa dipastikan mempunyai kesejahteraan layak," kata Anggota Komisi VIII DPR RI, Maman Imanul Haq, Minggu (10/8/2025).
"Maka jika mereka bansos perlu divalidasi apakah memang mereka berhak atau ini kesalahan data sehingga harus divalidasi ulang," katanya.
Dia menambahkan, penyaluran bansos yang tidak tepat sasaran berpotensi menyalahi tujuan utama program, yakni meningkatkan kesejahteraan masyarakat tidak mampu.
“Bansos harus diberikan kepada masyarakat miskin, bukan kepada mereka yang secara ekonomi sudah mapan,” kata dia.
