Danandaya Arya Putra
“Kami sedang mengubah cara masyarakat bergerak melintasi Jakarta. Kami ingin menyediakan alternatif yang andal dan terjangkau selain kendaraan pribadi, sekaligus mengurangi kemacetan dan emisi,” katanya.
Menurutnya, pembangunan transportasi publik tidak semata-mata untuk mengurangi kemacetan. Transportasi publik juga harus menjadi bagian dari solusi perubahan iklim sekaligus memperluas akses mobilitas masyarakat.
Untuk penanganan sampah, Pemprov DKI Jakarta telah mengeluarkan kebijakan gerakan pilah sampah. Jakarta juga mengembangkan fasilitas waste-to-energy (WTE) bersama pemerintah pusat.
Pramono mengatakan ketahanan iklim tidak hanya dibangun melalui proyek berskala besar, tetapi juga melalui perubahan cara kota mengelola mobilitas, energi, sampah, dan ruang publik.
“Kita tidak boleh melihat aksi iklim sebagai sesuatu yang jauh dari kehidupan masyarakat. Ukurannya sederhana: apakah udara menjadi lebih bersih, perjalanan menjadi lebih mudah, ruang publik menjadi lebih baik, dan lingkungan menjadi lebih sehat,” kata dia.
