"Tadi kita juga berbicara tadi tentang bagaimana karbon storage yang diputuskan 70-30, 70 dalam negeri sisanya luar negeri. Ini diformulasikan agar supaya menjadi sumber pendapatan negara baru, dan kita bisa kelola untuk berikan insentif bagi industri yang masuk ke Indonesia," sambungnya.
Masih dalam kesempatan yang sama, Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas mengatakan, terkait digital birokrasi Indonesia, dirinya diperintah Presiden Jokowi untuk berkoordinasi dengan Tony Blair.
"Begitu kami diminta oleh Bapak Presiden mengoordinasi tranformasi digital Pak Tony Blair ke kantor Pak Menteri PANRB, beliau meyakinkan tidak ada cara yang lebih cepat untuk melipat gandakan pencapaian negara dan birokrasi yang efisien kecuali program digitalisasi. Ini terus berjalan," kata Anas.
Anas mengungkapkan, Tony Blair Institute (TBI) juga meminta dalam waktu dekat segera meluncurkan INA Digital. INA digital sendiri merupakan nama Government Technology (GovTech) Indonesia yang dipilih oleh Presiden Joko Widodo.