Dian Kusumo Hapsari
Komite Nasional Partai Republik memiliki “Program Integritas Pemilu” di sejumlah negara bagian yang menjadi medan pertempuran. Sejumlah pengacaranya telah mengajukan lebih dari seratus tuntutan hukum atas dugaan penyimpangan aturan pemungutan suara. Namun, banyak yang terhenti di pengadilan.
Partai Demokrat pun meluncurkan upaya hukum mereka sendiri, termasuk gugatan untuk mencegah potensi penundaan sertifikasi hasil pemilu di negara bagian Georgia.
Dalam pemilihan presiden yang ketat seperti tahun ini, pertarungan hukum sudah pasti akan terjadi. Sebagian besar akan terjadi di setiap negara bagian kunci; seperti yang disampaikan analis demokrasi dari Pusat Kebijakan Bipartisan Michael Thorning melalui Skype.
“Di TPS, kita sering melihat perdebatan mengenai apakah surat suara ditangani dengan benar atau tidak. Pada hari-hari pascapemilu nanti akan terjadi perdebatan soal apakah setiap pemilih benar-benar memenuhi syarat atau tidak, dan apakah surat suara sementara mereka sudah dikumpulkan dan dihitung,” kata Thorning.
Robert Graci, mantan hakim Pennsylvania yang kini menjadi pengacara dan anggota organisasi non-partisan “Keep Our Republic” memperingatkan melalui bahwa siapapun yang mengklaim adanya kecurangan, harus menunjukkan bukti.
