Nur Ichsan Yuniarto
IDXChannel - Wacana pemerintah untuk menambah layer baru struktur tarif cukai hasil tembakau (CHT) dianggap memberi kesempatan bagi pelaku rokok ilegal.
Sekretaris Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Seknas FITRA), Gurnadi Ridwan mengatakan, perencanaan kebijakan publik harus selaras dengan arah kebijakan jangka panjang pemerintah.
Jika kebijakan yang diambil bertentangan dengan roadmap yang sudah disusun sendiri, maka hal itu dapat menimbulkan konsekuensi politik maupun hukum di kemudian hari.
“Kebijakan ini seperti pisau bermata dua. Seolah ingin mengakomodasi penerimaan negara atau serapan tenaga kerja, tetapi bisa jadi bumerang di masa depan,” kata dia lewat keterangan tertulisnya, Jumat (8/5/2026).
Dia menambahkan, dalam konteks Indonesia yang memiliki banyak preseden kriminalisasi terhadap mantan pejabat publik atas kebijakan yang diambil saat menjabat, langkah yang tidak berbasis kajian kuat berisiko membuka ruang persoalan hukum di kemudian hari.
Dia mengingatkan bahwa kebijakan yang diambil tergesa-gesa apalagi dengan narasi kebutuhan fiskal jangka pendek dapat menjadi jalan pintas yang mahal ongkos sosial dan politiknya.
