Pemerintah juga berupaya menekan angka penipuan digital dengan menerapkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2026 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi melalui Jaringan Bergerak Seluler yang mewajibkan registrasi biometrik saat melakukan pendaftaran kartu SIM.
“Dari sisi pemerintah, kami berupaya melakukan pengaturan di sektor hulu, yakni saat masyarakat melakukan pendaftaran kartu SIM, pengguna harus menyertakan identitas biometrik mereka,” jelasnya.
Melalui registrasi biometrik, pemerintah dapat melakukan verifikasi identitas pengguna dengan akurat. Menurut Wamen Nezar, hal tersebut dapat digunakan untuk mencegah berbagai upaya kejahatan.
“Kami menggunakan data biometrik untuk mengidentifikasi pengguna. Dengan cara ini, kami berupaya mencapai tingkat akurasi identifikasi setinggi mungkin. Melalui verifikasi identitas yang akurat tersebut, kami dapat mencegah berbagai tindak kejahatan yang dilakukan oleh para pihak yang berniat buruk,” pungkasnya.
(Nadya Kurnia)