Iqbal Dwi Purnama
IDXChannel - Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan alias Zulhas mengatakan, saat ini Presiden Prabowo tengah menyusun pembentukan satuan tugas (satgas) baru yang akan spesifik mengurus masalah sampah di Indonesia.
Nantinya, Zulhas yang akan memimpin satgas tersebut, bahkan memberikan target ke Presiden Prabowo untuk menyelesaikan masalah sampah di Indonesia dalam kurun waktu dua tahun. Caranya, dengan mengelola sampah menjadi sumber pembangkit tenaga listrik.
"Kata Presiden, 'kita malu, bangsa besar kok sampahnya sampai seperti gedung 29 lantai, gimana Pak Menko? Bapak kasih saja Keppres (Keputusan Presiden)'. Dua tahun saya bereskan saya bilang. Nah ini sudah mau jadi (Keppres Satgas Sampah)," ujarnya dalam acara Dialog Peran Swasta Dalam Mewujudkan Ketahan Pangan di Menara Kadin, Jakarta, Jumat (18/7/2025).
Zulhas juga mengajak para pelaku usaha khususnya di Kadin untuk berkontribusi dalam pengelolaan sampah di Indonesia. Dia menilai kontribusi pelaku usaha dapat diberikan dengan berinvestasi untuk pengelolaan sampah menjadi energi listrik.
"Sampah itu mudah, dan antre yang mau (mengolah) karena menguntungkan, waste to energy. Semua negara sudah pakai begitu, cuma di kita itu ruwet, muter-muter, bertele-tele (pengurusan izin)," kata dia.
Zulhas mengatakan, teknologi percontohan untuk mengolah sampah menjadi energi sebetulnya sudah pernah ada yang dikerjakan oleh Pemerintah Kota Tangerang. Proses perizinan dilakukan oleh Pemkot dimulai sejak 2015, dan baru mulai membangun di 2025 atau sekitar 10 tahun hanya untuk mengurus perizinan.
"Nah itu saya pangkas sekarang (proses perizinannya), nanti cukup enam bulan," katanya.
Pada kesempatan itu, Zulhas mengajak pelaku usaha untuk ikut berinvestasi dalam pengelolaan sampah menjadi listrik. Setidaknya untuk kapasitas pengolahan sampah 1.000 ton diperlukan investasi sekitar Rp1,5-2 triliun dengan kontrak yang dibuat pemerintah selama 30 tahun.
Zulhas memproyeksikan investasi pelaku usaha di sektor pengelolaan sampah ini bisa balik modal sekitar 6-7 tahun dengan tarif yang akan ditetapkan pemerintah kemudian.
"Tarif nanti kita tentukan sekitar 20 sen, sekitar 6-7 tahun bisa balik modal. Kontraknya 30 tahun, kalau fasilitas 1.000 ton perlu investasi Rp1,5-2 triliun," ujar Zulhas.
(Dhera Arizona)
