Nia Deviyana
Lewat akses pembiayaan, kata Airlangga, pemerintah mendorong KUR Syariah agar dapat dimanfaatkan lebih luas oleh pelaku usaha, khususnya UMKM. Di sisi lain, perbankan syariah juga terus diperkuat untuk mendukung pembiayaan produktif dan pengembangan aktivitas ekonomi masyarakat.
Selain pembiayaan, Pemerintah melihat potensi besar dari zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF). Potensi tersebut perlu terus dioptimalkan melalui penguatan koordinasi dan konsolidasi antarlembaga sehingga dapat memberikan dampak yang lebih besar bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
Pemerintah juga terus memperkuat industri halal melalui sertifikasi halal serta mendorong peningkatan kapasitas UMKM. Penguatan sumber daya manusia, tata kelola, dan sinergi antara UMKM dengan industri keuangan syariah menjadi bagian penting dalam membangun ekosistem halal yang semakin kuat.
Dalam konteks pengembangan ekosistem tersebut, Airlangga mencontohkan Provinsi Aceh sebagai salah satu model pengembangan keuangan syariah. Ekosistem di Aceh menunjukkan sinergi antara perbankan, lembaga keuangan nonbank, dan keuangan sosial melalui Baitul Mal yang dapat menjadi pembelajaran bagi daerah lain.
“Dengan potensi aset keuangan syariah, pembiayaan, industri halal, serta keuangan sosial yang besar, ekonomi syariah memiliki ruang yang semakin luas untuk memberikan kontribusi terhadap perekonomian nasional. Penguatan ekosistem tersebut juga diharapkan dapat memperluas akses masyarakat dan meningkatkan peran UMKM dalam perekonomian,” ujarnya.
(NIA DEVIYANA)
