AALI
9900
ABBA
396
ABDA
0
ABMM
1460
ACES
1240
ACST
234
ACST-R
0
ADES
2880
ADHI
1020
ADMF
7700
ADMG
195
ADRO
1805
AGAR
340
AGII
1510
AGRO
2010
AGRO-R
0
AGRS
174
AHAP
67
AIMS
460
AIMS-W
0
AISA
206
AISA-R
0
AKKU
50
AKPI
970
AKRA
4180
AKSI
420
ALDO
1050
ALKA
242
ALMI
246
ALTO
270
Market Watch
Last updated : 2021/12/02 Data is a realtime snapshot, delayed at least 10 minutes
IDX30
506.06
1.58%
+7.86
IHSG
6558.30
0.78%
+50.62
LQ45
945.22
1.47%
+13.67
HSI
23695.09
0.15%
+36.17
N225
27778.71
-0.56%
-156.91
NYSE
16133.89
-1.13%
-185.08
Kurs
HKD/IDR 1,840
USD/IDR 14,350
Emas
821,360 / gram

AMPHURI Minta Kepastian Terkait Teknis Umrah dan Haji  

SYARIAH
Widya Michella
Selasa, 02 November 2021 12:58 WIB
DPP AMPHURI mendesak pemerintah untuk segera menyelesaikan hal-hal teknis yang masih menjadi kendala dalam penyelenggaraan umrah.
AMPHURI Minta Kepastian Terkait Teknis Umrah dan Haji   (Dok.MNC Media)
AMPHURI Minta Kepastian Terkait Teknis Umrah dan Haji   (Dok.MNC Media)

IDXChannel - Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (DPP AMPHURI), Firman M Nur mengatakan, pihaknya mendesak pemerintah untuk segera menyelesaikan hal-hal teknis yang masih menjadi kendala dalam penyelenggaraan umrah.

AMPHURI menilai sudah terlalu lama waktu yang dihabiskan untuk mempersiapkan keberangkatan jamaah umrah sejak diterimanya nota diplomatik dari Kerajaan Arab Saudi ke Pemerintah Indonesia yang disampaikan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi beberapa waktu lalu.

Firman menjelaskan, dalam pernyataan tersebut Retno menyampaikan bahwa Pemerintah Indonesia telah mendapatkan nota diplomatik dari Arab Saudi terkait telah dibukanya kembali umrah bagi jamaah asal Indonesia. 

"Namun sudah hampir satu bulan masih belum ada kepastian, sementara jamaah terus mendesak kapan bisa berangkat," katanya dalam kesempatan resminya yang MNC Portal terima, Selasa (2/11/21).

Firman mengakui, setelah nota diplomatik tersebut keluar, pemerintah khususnya Kementerian Agama (Kemenag) sebagai leading sector langsung merespon dan terus berkoordinasi dengan lintas kementerian atau lembaga, termasuk pihaknya selaku asosiasi penyelenggara umrah. 

Namun pihaknya menyayangkan, karena sampai hari ini belum ada kepastian terkait hal-hal teknis pemberangkatan tersebut. Sementara antrean jamaah haji dan umrah telah menunggu sebelum pandemi datang.

"Ini yang membuat kami pertanyakan, ada apa sebenarnya," terangnya.

Lebih lanjut, Firman pun menilai sudah terlalu lama hanya untuk menyelesaikan terkait kendala-kendala yang dihadapi seperti masalah barcode vaksin Indonesia yang informasinya masih belum bisa dibaca di Saudi. 

Kemudian persoalan syarat perjalanan umrah yang mewajibkan vaksin COVID-19 dosis lengkap, termasuk jenis vaksin yang diakui oleh Saudi, sehingga perlu adanya vaksin booster. 

Firman mengatakan, seharusnya mustinya Kementerian Kesehatan (Kemenkes) sudah bisa mengantisipasi, bahkan pihaknya pun telah menyatakan kesiapan jika dilibatkan. 

(IND) 

link copied to clipboard
COPY TO CLIPBOARD