Shifa Nurhaliza Putri
IDXChannel - Pemerintah mengingatkan masyarakat agar lebih waspada terhadap berbagai modus keberangkatan haji ilegal, seiring semakin ketatnya kebijakan Pemerintah Arab Saudi dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun ini.
Peringatan tersebut disampaikan Kementerian yang membidangi penyelenggaraan haji dan umrah melalui Direktorat Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) bersama Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di Jeddah. Upaya ini menjadi bagian dari langkah perlindungan terhadap jemaah Indonesia agar tidak terjebak dalam praktik haji non-prosedural.
Komitmen tersebut juga dibahas dalam pertemuan antara Direktur Jenderal Bina PHU, Puji Raharjo, dan Konsul Jenderal RI di Jeddah, Yusron B Ambary, di Kantor KJRI Jeddah. Kedua pihak sepakat memperkuat edukasi publik agar warga negara Indonesia (WNI) memahami prosedur resmi dalam pelaksanaan ibadah haji.
Puji Raharjo menegaskan bahwa Pemerintah Arab Saudi hanya mengakui visa haji resmi sebagai dokumen sah untuk melaksanakan ibadah haji.
“Penting bagi masyarakat untuk memahami bahwa Pemerintah Arab Saudi hanya mengakui visa haji resmi sebagai dokumen sah untuk beribadah haji,” ujarnya dalam pertemuan tersebut, Jumat (3/4/2026).
