AALI
8400
ABBA
590
ABDA
0
ABMM
1200
ACES
1290
ACST
248
ACST-R
0
ADES
2800
ADHI
905
ADMF
7700
ADMG
216
ADRO
1500
AGAR
356
AGII
1395
AGRO
2570
AGRO-R
0
AGRS
228
AHAP
70
AIMS
336
AIMS-W
0
AISA
202
AISA-R
0
AKKU
50
AKPI
590
AKRA
4130
AKSI
414
ALDO
730
ALKA
254
ALMI
238
ALTO
324
Market Watch
Last updated : 2021/09/24 Data is a realtime snapshot, delayed at least 10 minutes
IDX30
460.94
0.12%
+0.54
IHSG
6144.82
0.03%
+2.10
LQ45
866.25
0.09%
+0.74
HSI
24192.16
-1.3%
-318.82
N225
30248.82
2.06%
+609.42
NYSE
0.00
-100%
-16352.18
Kurs
HKD/IDR 1,828
USD/IDR 14,245
Emas
803,749 / gram

Aturan Jamaah Umrah RI Ditambah, Ini Masukan DPR untuk Pemerintah

SYARIAH
Kiswondari/Sindo
Rabu, 28 Juli 2021 09:26 WIB
Keputusan pemerintah Arab Saudi yang membolehkan jamaah umrah asal Indonesia untuk melaksanakan ibadah ke tanah suci mendapatkan apresiasi dari sejumlah pihak.
Aturan Jamaah Umrah RI Ditambah, Ini Masukan DPR untuk Pemerintah. (Foto: MNC Media)

IDXChannel - Keputusan pemerintah Arab Saudi yang membolehkan jamaah umrah asal Indonesia untuk melaksanakan ibadah ke tanah suci mendapatkan apresiasi dari sejumlah pihak. Namun, anggota Komisi VIII DPR dari Fraksi PKS Hidayat Nur Wahid (HNW) memberikan beberapa masukan untuk pemerintah.

Dia mengapresiasi langkah yang akan dilakukan oleh KJRI di Jeddah dan Plt Dirjen Haji dan Umrah yang akan melobi Kerajaan Arab Saudi terkait dengan ketentuan baru yang diberlakukan untuk ibadah umrah.

Namun, sebagai bukti keseriusan pemerintah membantu umat agar bisa melaksanakan umrah, sesudah dua tahun tidak bisa melaksanakan haji, maka pemerintah Indonesia perlu segera melobi Arab Saudi dengan meningkatkan levelnya.

“Tidak cukup hanya dilakukan oleh Konsulat Jenderal RI di Jeddah atau Plt Dirjend, mestinya Presiden Jokowi atau minimal Menteri Agama yang segera melakukan lobby berkomunikasi langsung dengan Raja Salman atau pihak berkewenangan di Saudi. Dan kalau diantara sikap Saudi juga terkait dengan progress penanganan masalah covid-19, maka sangat dipentingkan peran serta Kemenag dalam memperbaiki penanganan Covid-19 di Indonesia,” kata HNW dalam keterangannya, Rabu (28/7/2021).

Menurut Wakil Ketua MPR ini, pendekatan ini perlu segera dilakukan setelah munculnya kebijakan pemerintah Arab Saudi yang membuka izin umrah, tetapi mengecualikan jamaah asal 9 negara termasuk Indonesia untuk bisa terbang langsung ke Arab Saudi.

“Ini merupakan bukti bahwa penanganan Covid-19 yang tidak optimal, selain menimbulkan korban jiwa dan ekonomi yang banyak, juga bisa merembet ke masalah lain. Indonesia seakan menjadi ‘ditakuti’ oleh negara-negara lain. Ada yang mengevakuasi warganya dari Indonesia, ada yang menutup pintunya terhadap kedatangan orang dari Indonesia, termasuk dalam urusan ibadah umrah. Ini harusnya menjadi koreksi bagi pemerintah Indonesia, dan penyemangat untuk efektif selesaikan masalah Covid-19,” ungkapnya.

Wakil Ketua Majelis Syura PKS ini mengutip  situs resmi Haramain Sharifan bahwa pemerintah Arab Saudi telah mengumumkan dibukanya pelaksanaan ibadah umrah. Dalam pengumumannya, seluruh negara diperbolehkan melakukan penerbangan langsung ke Arab Saudi, kecuali 9 negara termasuk Indonesia. Jamaah dari 9 negara itu wajib melakukan karantina 14 hari di negara ketiga sebelum tiba di Kerajaan Arab Saudi.

Selain itu, sambung HNW, calon jamaah umrah harus telah divaksinasi secara penuh, melalui vaksin jenis Pfizer, Moderna, AstraZeneca, dan Johnson&Johnson. Sedangkan, bagi yang telah divaksin dengan vaksin asal China secara penuh (dua kali) tetap harus di-booster dengan vaksin-vaksin dengan merek yang disebutkan tersebut.

“Proses karantina 14 hari di negara ketiga tentu akan merugikan jamaah umrah asal Indonesia, baik dari segi waktu maupun biaya. Belum lagi masalah untuk mendapatkan negara yang mengizinkan transit bagi calon jemaah umrah itu. Ini harus benar-benar menjadi perhatian pemerintah Indonesia,” terang HNW.

Karena itu, kata HNW, untuk menyelesaikan masalah yang memberatkan calon jamaah umrah asal Indonesia itu, lobi tingkat tinggi itu perlu dilakukan untuk meyakinkan pihak Saudi Arabia soal kesiapan Indonesia terkait ketentuan vaksin, dan karenanya Kemenag juga penting untuk segera berkoordinasi dengan pihak Kemenkes untuk memastikan jemaah calon umrah bisa diprioritaskan mendapatkan booster dengan jenis vaksin yang direkomendasikan oleh Kerajaan Saudi Arabia dan sudah siap di Indonesia, yaitu Astrazeneca maupun Moderna. Agar peluang umrah bagi jemaah asal Indonesia yang sudah dibuka oleh Kerajaan Saudi itu dapat dipergunakan dengan sebaiknya.

“Apalagi pihak Arab Saudi juga menyatakan bahwa persyaratan tersebut dapat berubah, dengan memperhatikan keadaan yang berkembang seputar penanganan Covid-19. Semakin baik progress penanganan covid, tentunya akan semakin besar peluang keberangkatan jemaah umrah dari Indonesia. Semoga dengan diizinkannya jamaah umrah Indonesia bisa beribadah di tanah suci, maka mereka akan bersyukur dan dengan khusyu’ ikut mendoakan bangsa Indonesia dan bangsa-bangsa dunia yang sedang dilanda pandemi agar segera terbebas sehat dan selamat dari bala dan bahaya Covid-19 varian delta dan lain-lainnya,” pungkasnya. (TYO)

link copied to clipboard
COPY TO CLIPBOARD