Muhammad Sukardi
Dicky melanjutkan, kondisi ini perlu dipertimbangkan lagi oleh pemerintah Indonesia dari aspek manfaat dan risikonya di tengah situasi dalam negeri yang menuju puncak di Februari 2022. Pemerintah, katanya, harus segera melakukan analisis risiko.
'Tools' yang dimiliki Badan Kesehatan Dunia (WHO), sambungnya, harus jadi rujukan. Artinya, keputusan untuk mengizinkan Umrah atau menundanya, harus dipertimbangkan dengan sangat matang dan berlandaskan 'scientist'.
Apakah kemudian pemerintah akan menunda Umrah sampai kasus Arab Saudi melandai atau sudah mencapai puncak, itu akan dibahas di analisis risiko. "Kemungkinan puncak kasus di Arab Saudi itu akhir bulan ini atau awal Februari," kata Dicky.
"Kalau sudah mencapai puncak dan melandai, risikonya akan jauh lebih kecil. Namun sekarang, melihat konteks ini, ya, terlalu berisiko," tambahnya.
Dicky Budiman sendiri merekomendasikan untuk pemerintah menunda Umrah sekitar 1 bulan untuk melihat dan membaca kondisi pandemi baik di Indonesia maupun di Arab Saudi.
