Tangguh Yudha
IDXChannel - Nestle Indonesia dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) memfasilitasi sertifikasi halal 5.000 pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
"Kolaborasi seperti ini menjadi bukti nyata sinergi pemerintah dan dunia usaha dalam mengimplementasikan Undang-Undang Jaminan Produk Halal, sekaligus mendorong Indonesia sebagai pusat industri halal dunia," kata Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hasan, Minggu (5/10/2025).
BPJPH mencatat, 66 juta pelaku usaha di Indonesia mayoritas mikro dan kecil. Dari jumlah itu, baru 2,1 juta usaha yang bersertifikasi halal. Sementara 93 persen konsumen menempatkan produk halal sebagai prioritas utama.
Karena itu, BPJPH menargetkan untuk dapat meningkatkan jumlah pelaku usaha yang bersertifikasi halal sekaligus mengimplementasikan Undang-Undang nomor 33 tahun 2014 yang mewajibkan semua makanan dan minuman yang diperjualbelikan di Indonesia memiliki sertifikasi halal sejak Oktober 2024.
"Pemerintah berkomitmen memperluas akses sertifikasi halal bagi UMKM agar mereka semakin berdaya saing, tidak hanya di pasar domestik, tetapi juga di kancah global. Dukungan dari berbagai pihak, termasuk sektor swasta, sangat penting dalam mempercepat terwujudnya ekosistem halal di Indonesia," tutur dia.
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Presiden Swiss yang juga menjabat sebagai Anggota Dewan Federal sekaligus Kepala Departemen Ekonomi, Pendidikan, dan Riset H E Guy Parmelin menyampaikan, inisiatif ini merupakan wujud kontribusi Nestle Indonesia dalam mendukung rencana BPJPH untuk meningkatkan jumlah pelaku usaha bersertifikasi halal di Indonesia.
"Saya berharap nota kesepahaman ini dapat segera diwujudkan sehingga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sebagai wujud kolaborasi kedua negara," kata Guy Parmelin.
Sementara itu, Presiden Direktur Nestle Indonesia, Georgios Badaro menegaskan, kerja sama tersebut menjadi wujud nyata komitmen Nestle Indonesia dalam menciptakan manfaat bersama bagi individu, keluarga, masyarakat, dan bumi.
"Bersama BPJPH, kami menargetkan mendukung 5.000 UMKM melalui dukungan teknis dan peningkatan kapasitas. Inisiatif ini menunjukkan bagaimana sektor swasta dan pemerintah dapat berjalan beriringan untuk menjawab tantangan inklusi ekonomi dan membawa dampak positif bagi masyarakat," kata dia.
(DESI ANGRIANI)
