Widya Michella
IDXChannel - Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama (Kemenag), Hilman Latief mengatakan, akan mengkaji ulang skema penghitungan masa antrean haji Indonesia. Hal ini sedang diupayakan agar jarak antrean jamaah haji di berbagai daerah tidak terlalu jauh.
"Jangan ada jarak yang terlampau jauh masa antrean antar satu provinsi dengan provinsi lain. Ini akan dihitung kembali,” kata Hilman dikutip dalam laman resmi Kemenag, Selasa (18/10/2022).
Hilman menjelaskan, Undang Undang No 8 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah turut mengatur penentuan masa antrean suatu wilayah yang dihitung berdasarkan rasio jumlah pendaftar haji dan berdasarkan jumlah penduduk beragama Islam dalam wilayah tersebut.
Dengan demikian, ke depan hal ini akan dikaji ulang agar masa antrean tidak terlalu berbeda jauh.
"Saat ini rasio yang digunakan adalah berdasarkan jumlah penduduk muslim. Rasio ini masih bisa digunakan tentunya berdasarkan data yang valid," ujarnya.
Kemudian, terkait manasik haji, Hilman berkomitmen untuk memperkuat peran pembimbing ibadah perempuan. Menurutnya, keberadaan mereka dibutuhkan untuk membimbing jamaah haji perempuan.
“Kondisi di lapangan saat pelaksanaan ibadah haji tahun 2022M/1443H membuktikan bahwa pembimbing perempuan saat ini menjadi kebutuhan yang perlu diupayakan,” ujar Hilman.
Hilman juga menggarisbawahi pentingnya memberikan pemahaman keagamaan yang moderat kepada para pembimbing manasik dan jamaah haji. Kementerian Agama saat ini mempunyai agenda besar, yaitu penguatan moderasi beragama.
“Pembimbing memiliki peran besar dalam memperkenalkan bagaimana ibadah itu dan seperti apa ibadah itu. Meskipun terdapat perbedaan bagi kita sesama muslim, tetapi harus mampu kita sikapi dengan bijak dan tidak mengurangi makna kita dalam menjalankan ibadah haji,” tuturnya.
(FAY)
