Widya Michella
"Jadi setiap Kanwil Kemenag harus tahu bagaimana cara penyelesaiannya. Selama ini kita khawatir, padahal kita tahu apa yang kita lakukan benar dan sesuai prosedur," lanjutnya.
Lebih lanjut dia mengatakan bahwa
Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah saat ini belum memiliki SOP dalam penanganan masalah haji, termasuk yang berkaitan dengan hukum. Arsad berharap peran ini bisa dioptimalkan oleh tim Advokasi Haji agar ke depan sudah ada SOP dalam penyelesaian perkara dan beracara di pengadilan.
Selama ini, kata Arsad Subdit Advokasi Direktorat Bina Haji tidak langsung berhubungan atau berpekara di pengadilan jika ada persoalan hukum terkait penyelenggaran ibadah haji. Untuk itu, diperlukan tambahan wawasan dalam beracara di pengadilan.
"FGD diharapkan dapat menyusun SOP beracara terkait permasalahan haji, baik itu pelayanan di Arab Saudi maupun dalam negeri. Pasalnya hal serupa berpeluang terjadi lagi di tahun mendatang,"kata Arsad.
Kemudian terkait buku pintar haji, jelas Arsad, Subdit Advokasi Haji bisa meniru konsep Al-Qur’an dalam menyosialisasikan tentang hukum dengan mengunakan ‘yasalunaka’; artinya “mereka bertanya kepadamu’.
