Dalam FGD tersebut, IPB memaparkan potensi kontribusi konkret, mulai dari penyusunan standar gizi jemaah berbasis evidence, pengembangan produk pangan rendah indeks glikemik dan tahan distribusi, hingga penerapan smart traceability berbasis AI dan teknologi digital untuk menjamin mutu dan keamanan pangan.
FGD ini tidak hanya membahas arah kebijakan dalam cetak biru, tetapi juga merumuskan model kolaborasi antara kementerian, perguruan tinggi, pelaku usaha, dan UMKM dalam membangun rantai nilai ekonomi haji yang lebih terintegrasi dan berkelanjutan.
Melalui sinergi ini, Kementerian Haji dan Umrah menargetkan terwujudnya Cetak Biru Ekosistem Ekonomi Haji dan Umrah yang komprehensif dan implementatif, sekaligus mendorong transformasi sektor haji menjadi ekosistem ekonomi yang produktif bagi bangsa.
(kunthi fahmar sandy)