Binti Mufarida
IDXChannel - Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) terbentuk di 31 provinsi se-Indonesia. Hal ini dikatakan Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin.
"Kelembagaan syariah sekarang, selain adanya Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), juga dibentuk di daerah-daerah, KDEKS dan sekarang sudah terbentuk di 31 provinsi," kata Ma'ruf saat menghadiri Nusantara Sharia Economic Forum (NUSHAF) 2024, Selasa (30/7/2024).
Dia menambahkan, saat ini hanya tersisa tujuh provinsi yang belum terbentuk KDEKS.
"Jadi, hanya tinggal tujuh. Papua itu lima karena yang satu itu sudah terbentuk, di Papua Barat Daya, dan yang keenamnya NTT dan ketujuhnya adalah Bali. Jadi, hanya tujuh yang belum, lainnya sudah," kata dia.
Wapres Ma'ruf melanjutkan, dengan dibentuknya KDEKS diharapkan akan semakin meningkatkan literasi dan inklusi ekonomi dan keuangan syariah yang masih menjadi pekerjaan rumah yang perlu menjadi perhatian pemerintah.
"Ekonomi syariah kita mulai pada tahun 2000 dengan lebih menitikberatkan pada keuangan syariah, pengembangan lembaga keuangan syariah. Pada 2020, ekonomi syariah ini, dengan berdirinya KNEKS dikembangkan menjadi empat fokus,” katanya.
Empat fokus tersebut kata Wapres, pengembangan industri keuangan. Kedua, pengembangan industri halal. Ketiga, pengembangan dana sosial syariah yakni zakat, wakaf, infak, sedekah dan yang keempat adalah bisnis dan pengusaha syariah.
