AALI
9975
ABBA
300
ABDA
6550
ABMM
1400
ACES
1270
ACST
192
ACST-R
0
ADES
3430
ADHI
835
ADMF
7600
ADMG
182
ADRO
2270
AGAR
362
AGII
1400
AGRO
1250
AGRO-R
0
AGRS
159
AHAP
69
AIMS
362
AIMS-W
0
AISA
175
AISA-R
0
AKKU
50
AKPI
1120
AKRA
795
AKSI
705
ALDO
1285
ALKA
304
ALMI
0
ALTO
256
Market Watch
Last updated : 2022/01/24 Data is a realtime snapshot, delayed at least 10 minutes
IDX30
507.35
-1.24%
-6.36
IHSG
6662.67
-0.95%
-63.70
LQ45
948.48
-1.18%
-11.28
HSI
24709.09
-1.03%
-256.46
N225
27446.70
-0.28%
-75.56
NYSE
16397.34
-1.6%
-266.43
Kurs
HKD/IDR 1,840
USD/IDR 14,343
Emas
846,663 / gram

Maruf Amin Minta DPS Perkuat Pengawasan Digitalisasi Ekonomi Syariah RI

SYARIAH
Dita Angga Rusiana
Kamis, 02 Desember 2021 13:17 WIB
Maruf Amin mengatakan bahwa adanya digitalisasi saat ini dinilai akan mampu mengakselerasi pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia.
Maruf Amin Minta DPS Perkuat Pengawasan Digitalisasi Ekonomi Syariah RI
Maruf Amin Minta DPS Perkuat Pengawasan Digitalisasi Ekonomi Syariah RI

IDXChannel - Wakil Presiden (Wapres) Maruf Amin mengatakan bahwa adanya digitalisasi saat ini dinilai akan mampu mengakselerasi pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia. Pasalnya berpotensi menarik generasi muda sebagai penduduk mayoritas yang sudah melek teknologi informasi.

Dia mengatakan agar digitalisasi ekonomi syariah dapat menjadi pilihan rasional bagi semua orang maka pelaku pasar dituntut untuk menyediakan produk dan layanan syariah yang lebih kompetitif, mudah diakses, efektif, serta efisien.

Di saat yang sama Maruf juga meminta Dewan Pengawas Syariah (DPS) untuk memperkuat aspek pengawasan kepatuhan kesyariahan dalam digitalisasi tersebut.

“Fungsi dan peran DPS sangat vital dalam rangka memastikan dijalankannya prinsip syariah di lembaga keuangan dan bisnis syariah, yang dalam ekonomi digital permasalahannya pasti sangat berbeda dibanding sebelumnya,” kata Maruf saat membuka secara daring Ijtima Sanawi DPS se-Indonesia 2021, Kamis (02/12/2021).

Maruf mengatakan DPS harus terinformasi dengan baik mengenai digitalisasi ekonomi. Perangkat pengawasan yang menjadi alat DPS dalam bekerja pun harus disesuaikan dengan tuntutan zaman.

“Perangkat pengawasan yang dibutuhkan DPS berupa fatwa dan pedoman implementasi fatwa juga harus dapat mengikuti arah perkembangan ekonomi digital ini,” ujarnya.

Lebih lanjut, dia mengungkapkan bahwa Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI telah memiliki perangkat metodologi penetapan fatwa yang sangat memungkinkan untuk cepat merespons kebutuhan tersebut. Dia pun DSN-MUI untuk terus mengembangkan perangkat metodologi penetapan fatwa yang dimilikinya dengan mengikuti perkembangan dan tuntutan zaman, tanpa meninggalkan prinsip-prinsip dasar yang telah diletakkan para ulama.

“Hal itu sangat dimungkinkan karena wilayah muamalah merupakan ladang yang luas untuk dilakukan ijtihad-ijtihad baru,” jelasnya. (NDA)

link copied to clipboard
COPY TO CLIPBOARD