AALI
9800
ABBA
292
ABDA
6750
ABMM
1400
ACES
1350
ACST
195
ACST-R
0
ADES
3650
ADHI
830
ADMF
7600
ADMG
194
ADRO
2260
AGAR
362
AGII
1475
AGRO
1485
AGRO-R
0
AGRS
148
AHAP
70
AIMS
404
AIMS-W
0
AISA
173
AISA-R
0
AKKU
50
AKPI
1130
AKRA
810
AKSI
740
ALDO
1380
ALKA
358
ALMI
290
ALTO
222
Market Watch
Last updated : 2022/01/17 Data is a realtime snapshot, delayed at least 10 minutes
IDX30
507.30
-0.48%
-2.43
IHSG
6645.05
-0.72%
-48.35
LQ45
948.02
-0.52%
-4.93
HSI
24218.03
-0.68%
-165.29
N225
28333.52
0.74%
+209.24
NYSE
17219.06
-0.23%
-39.94
Kurs
HKD/IDR 1,834
USD/IDR 14,305
Emas
837,181 / gram

Vaksin Dalam Negeri Ikut Jadi Booster, DPR: Termasuk Vaksin Halal

SYARIAH
Kiswondari/Sindo
Selasa, 04 Januari 2022 13:38 WIB
Wakil Ketua Komisi IX DPR ungkap jenis vaksin yang dipakai booster adalah vaksin impor dan dalam negeri yang sudah teruji efikasi dan juga halal.
Vaksin Dalam Negeri Ikut Jadi Booster, DPR: Termasuk Vaksin Halal (Dok.MNC Media)
Vaksin Dalam Negeri Ikut Jadi Booster, DPR: Termasuk Vaksin Halal (Dok.MNC Media)

IDXChannel - Booster atau suntikan vaksin Covid-19 ketiga akan dimulai pada awal 2022 ini. Selain vaksin impor, vaksin buatan dalam negeri yang halal juga akan digunakan. Booster pun diberikan dalam dua skema, yakni gratis bagi penerima bantuan iuran (PBI) BPJS Kesehatan dan sisanya secara mandiri.

Wakil Ketua Komisi IX DPR Melkiades Laka Lena mengungkapkan, adapun jenis vaksin yang digunakan adalah vaksin yang dikembangkan di dalam negeri dan vaksin impor yang sudah teruji efikasi vaksinnya, dan juga halal sebagaimana arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC PEN). 

"Vaksin buatan dalam negeri dan masuk kategori halal sesuai arahan presiden Jokowi yang sudah disampaikan langsung oleh beliau atau oleh Ketua KPC PEN Airlangga Hartarto atau Penangung Jawab KPC PEN Jawa Bali Luhut B Panjaitan menggunakan produk dalam negeri vaksin Nusantara dan vaksin Merah Putih atau bisa juga vaksin impor kategori halal yamg produk akhirnya dibuat di Indonesia lolos EUA BPOM dan kategori halal MUI dan PBNU yakni Sinovac dan Zifivax," kata Wakil Ketua Komisi IX DPR Melkiades Laka Lena. 

"Booster diletakkan dalam sistem jaminan kesehatan nasional JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) pelaksanaan di lapangan sudah berjalan baik selama ini oleh BPJS Kesehatan bersama pada mitra fasilitas kesehatan,"  jelas Melkiades Laka Lena kepada wartawan di Jakarta, Selasa (4/1/2022).

Melmi menjelaskan, ada peserta yang dibayar pemerintah pusat atau pemerintah daerah (pemda) kategori PBI BPJS kesehatan, dan ada yang mandiri baik membayar sendiri atau dibayarkan oleh perusahaan atau pihak lain.

"Kategori mandiri tentu gotong royong membantu pemerintah dgn membayar sendiri vaksin boosternya sedangkan warga negara yang kepesertaan BPJS Kesehatan dibayar negara maka boosternya dibayar negara," terangnya.


(IND) 

link copied to clipboard
COPY TO CLIPBOARD