"Mengizinkan pemasok yang tidak bisa dipercaya membuat infrastruktur Malaysia rawan risiko keamanan nasional,” lanjutnya.
Sikap AS tersebut pertama kali dilaporkan the Financial Times. Selain duta besar AS, perwakilan UE di Malaysia juga mengirimkan surat bernada serupa.
Huawei, Kedutaan Besar AS di Kuala Lumpur, Delegasi Uni Eropa untuk Malaysia dan Kementerian Komunikasi dan Digital Malaysia tidak segera menanggapi permintaan komentar dari Reuters. (WHY)