Dian Kusumo
IDXChannel - Keputusan Twitter untuk menutup kantornya di Brussels dan merumahkan ribuan karyawan menimbulkan kekhawatiran apakah perusahaan dapat mematuhi aturan baru Uni Eropa yang keras terhadap konten online ilegal, kata kepala kehakiman Uni Eropa Didier Reynders pada hari Kamis.
Reynders, yang bertemu dengan perwakilan Twitter di kantor pusat platform media sosial Eropa di Dublin, meminta klarifikasi dari perusahaan, kata seorang pejabat Komisi Eropa kepada Reuters.
"Perwakilan Twitter menegaskan kembali komitmen perusahaan untuk memastikan kepatuhan penuh terhadap peraturan UE. Komisaris Reynders mencatatnya dan meminta Twitter untuk menerjemahkan komitmen ini ke dalam langkah-langkah konkret," kata pejabat itu, berbicara dengan syarat anonim.
Aturan baru yang dikenal sebagai Undang-Undang Layanan Digital, yang akan berlaku mulai Februari 2024, mengharuskan platform online untuk berbuat lebih banyak untuk mengawasi internet atas konten ilegal atau mengambil risiko denda sebanyak 6 persen dari omset global tahunan mereka.
