AALI
9625
ABBA
226
ABDA
0
ABMM
2360
ACES
790
ACST
170
ACST-R
0
ADES
7650
ADHI
825
ADMF
8075
ADMG
173
ADRO
2940
AGAR
324
AGII
2040
AGRO
735
AGRO-R
0
AGRS
122
AHAP
57
AIMS
252
AIMS-W
0
AISA
152
AISA-R
0
AKKU
50
AKPI
1570
AKRA
1065
AKSI
290
ALDO
845
ALKA
298
ALMI
292
ALTO
202
Market Watch
Last updated : 2022/06/28 Data is a realtime snapshot, delayed at least 10 minutes
IDX30
534.60
-0.9%
-4.87
IHSG
6966.65
-0.7%
-49.41
LQ45
1001.87
-0.88%
-8.87
HSI
21999.91
-1.03%
-229.61
N225
26830.69
-0.15%
-40.58
NYSE
14835.30
0.16%
+23.75
Kurs
HKD/IDR 1,884
USD/IDR 14,799
Emas
868,113 / gram

BPR dan BPRS Didorong IPO, Ketua Perbarindo: Itu Dambaan Kami Semua!

BANKING
Taufan Sukma/IDX Channel
Sabtu, 18 Juni 2022 22:47 WIB
Urusan penguatan permodalan memang selama ini masih menjadi salah satu masalah utama dalam bisnis BPR dan BPRS.
BPR dan BPRS Didorong IPO, Ketua Perbarindo: Itu Dambaan Kami Semua! (foto: MNC media)
BPR dan BPRS Didorong IPO, Ketua Perbarindo: Itu Dambaan Kami Semua! (foto: MNC media)

IDXChannel - Pemerintah terus mendorong Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) untuk dapat memperkuat permodalannya demi mendukung penguatan sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) nasional. Salah satunya lewat dibukanya peluang bagi BPR dan BPRS untuk meraup pendanaan dari pasar modal lewat lewat Penawaran Umum Perdana Saham (Initial Public Offering/IPO).

"(Peluang melakukan IPO) Itu adalah dambaan kami semua di BPR dan BPRS, karena itu satu peluang besar untuk kami bisa memperkuat permodalan," ujar Ketua Umum Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia (Perbarindo), Joko Suyanto, dalam sebuah diskusi, di Jakarta, Sabtu (18/6/2022).

Urusan penguatan permodalan memang selama ini masih menjadi salah satu masalah utama dalam bisnis BPR dan BPRS. Hal ini terkait Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 5/POJK.03/2015, yang menetapkan bahwa modal inti minimum BPR sebesar Rp6 miliar dan wajib dipenuhi paling lambat 31 Desember 2024 mendatang.

Padahal, per awal Januari 2022 lalu, dari total 1.631 BPR yang ada di Indonesia, masih ada sekitar 501 BPR, atau sekitar 30,7 persen dari total keseluruhan, yang modal intinya masih di bawah Rp6 miliar. Namun, pelaksanaan IPO menurut Joko tidak hanya semata-mata untuk menaikkan permodalan BPR saja.

"Dengan go public, BPR juga sangat diuntungkan terkait insentif pajak, meningkatkan nilai perusahaan, meningkatkan market awareness, menumbuhkan loyalitas karyawan hingga meningkatkan good corporate governance (GCG) perusahaan," tutur Joko.

Meski demikian, selain keuntungan, Joko juga menekankan ada sejumlah tantangan yang harus diperhatikan BPR ketika memutuskan untuk bakal go public. Beberapa diantaranya adalah potensi delusi kepemilikan yang berdampak pada kontrol atas perusahaan, transparansi dan pelaporan yang harus dilakukan secara profesional, biaya-biaya yang terkait dengan pasar modal, hingga market pressure dan juga regulasi dan pemenuhannya.

"Itu tantangan. Soal regulasi dan penggunaannya, lalu ditambah lagi bila sekarang sudah njelimet, nanti akan makin njelimet lagi ketika kita sudah IPO," tegas Joko. (TSA)

link copied to clipboard
COPY TO CLIPBOARD