Wahyu Dwi Anggoro
Peringatan terbaru ini muncul ketika Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi berencana untuk menangguhkan pajak makanan dan minuman selama dua tahun setelah pemilu awal bulan ini. Dia menyebut langkah itu sebagai dukungan yang diperlukan masyarakat Jepang.
IMF memperingatkan bahwa pengurangan pajak konsumsi Jepang akan mengikis ruang fiskal dan menambah risiko fiskal. Langkah yang tidak tepat sasaran untuk mengatasi kenaikan biaya hidup dapat semakin memperburuk kesehatan fiskal negara tersebut.
IMF memperingatkan bahwa utang publik Jepang diproyeksikan akan terus tumbuh dalam jangka panjang, meskipun pembatasan pengeluaran dan pengumpulan pajak yang lebih kuat telah berdampak positif pada upaya konsolidasi fiskal pasca-pandemi. Rasio utang Jepang saat ini merupakan yang tertinggi di antara negara-negara maju. (Wahyu Dwi Anggoro)
