Tika Vidya/Litbang MPI
Proyeksi 2023
Terkait proyeksi 2023, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan kondisi ekonomi Indonesia optimis, tetapi perlu waspada. Ia menjelaskan, tahun ini bakal ada tantangan ekonomi yang berbeda.
Hal ini karena kendala sisi suplai akibat pandemi, perang yang terjadi, serta kondisi geopolitik. Sedangkan sisi permintaan atau demand terus bertambah hingga menyebabkan kompleksitas.
Aspek geopolitik global masih menjadi tantangan ke depan. Hal ini karena masih berlangsungnya perang Rusia-Ukraina yang berdampak pada terganggunya rantai pasokan hingga terjadinya krisis energi dan pangan.
Tingkat kewaspadaan tersebut ditunjukkan dengan postur APBN 2023 yang mengusung kebijakan defisit di bawah 3% sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020. APBN yang sehat merupakan modal yang kokoh guna mendukung pembangunan serta perbaikan ekonomi.
Selain itu, pemerintah juga akan meningkatkan produktivitas dari sisi belanja dengan cara meningkatkan kualitas SDM (sumber daya manusia), termasuk meningkatkan kualitas pendidikan, pemberian bantuan sosial, meningkatkan ketahanan pangan, hingga meningkatkan kualitas serta fasilitas kesehatan.
Dari sisi pendapatan negara, Sri Mulyani menjelaskan kebijakan pendapatan negara diarahkan untuk mendorong optimalisasi pendapatan dengan menjaga iklim investasi serta keberlangsungan dunia usaha.
Kebijakan negara diarahkan guna menghasilkan output atau outcome yang memberi kualitas, manfaat nyata untuk masyarakat serta perekonomian, dapat mendorong keadaan ke arah yang lebih baik. Belanja negara tak hanya diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
Namun juga untuk melakukan pemerataan pembangunan, pengentasan kemiskinan, pengurangan kesenjangan, kesempatan kerja, peningkatan produktivitas hingga peningkatan daya beli masyarakat. Perlu diketahui, OJK baru akan mengadakan webinar Outlook Industri Jasa Keuangan di Tahun 2023 pada 10 Januari 2023 mendatang.
(FRI)
