Anggie Ariesta
IDXChannel – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan pembiayaan ke sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) masih menjadi tantangan utama yang perlu diperkuat, meskipun fungsi intermediasi perbankan secara umum terus mencatatkan kinerja positif.
Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi, mengungkapkan porsi kredit UMKM menjadi topik yang disoroti oleh jajaran legislatif dalam Rapat Kerja bersama Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di Kompleks Parlemen.
“Tadi Bapak Ibu di Anggota Komisi XI banyak mempertanyakan tentang kredit UMKM, jadi ini PR kita semua bagaimana nanti kredit UMKM bisa tumbuh,” kata Friderica atau kerap disapa Kiki ke awak media di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (20/7/2026).
Berdasarkan data hingga Mei 2026, penyaluran kredit perbankan nasional berhasil menyentuh angka sekitar Rp8.600 triliun atau tumbuh 11,5 persen secara tahunan (year on year/yoy). Pertumbuhan ini sejalan dengan peningkatan Dana Pihak Ketiga (DPK) yang mencapai Rp10.294 triliun, atau naik 13,47 persen yoy.
Realisasi penghimpunan DPK tersebut melaju lebih kencang dibandingkan pencapaian April 2026 yang tumbuh 11,39 persen.
Dari sisi ketahanan industri, Kiki memastikan kondisi likuiditas perbankan tetap berada dalam posisi yang sangat solid. Rasio alat likuid terhadap non-core deposit (AL/NCD) berada pada level 108,20 persen, sementara rasio alat likuid terhadap DPK (AL/DPK) tercatat sebesar 24,74 persen, keduanya bertahan jauh di atas ketentuan ambang batas minimum regulator.
Kualitas portofolio aset perbankan juga relatif terjaga dengan baik. Indikator kredit bermasalah atau non-performing loan (NPL) gross tercatat sebesar 2,17 persen, NPL net sebesar 0,84 persen, serta rasio loan at risk (LAR) berada di tingkat 8,72 persen.
“Kemudian likuiditas juga terjaga, dan lain-lain juga tadi disampaikan juga misalnya NPL-nya terjaga,” kata dia.
Di luar pemaparan kondisi makro perbankan, OJK turut menjabarkan berbagai program strategis yang sedang berjalan guna memperkuat sektor jasa keuangan, termasuk upaya pendalaman pasar serta skema dukungan pembiayaan bagi pelaku UMKM.
Kiki juga menyampaikan laporan terkait efektivitas kerja sama antar-lembaga yang tergabung dalam KSSK untuk mengawal ketahanan sistem keuangan nasional agar tetap stabil.
“Tadi koordinasi KSSK kita menjelaskan bagaimana koordinasi KSSK selama ini dan tadi dilaporkan, Pak Menteri sebagai koordinator KSSK sudah menyampaikan laporannya terkait bagaimana selama ini koordinasi yang sangat baik antara Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, OJK, dan LPS dalam mengawal sektor jasa keuangan,” ujar dia.
(NIA DEVIYANA)
