AALI
0
ABBA
0
ABDA
0
ABMM
0
ACES
0
ACST
0
ACST-R
0
ADES
0
ADHI
0
ADMF
0
ADMG
0
ADRO
0
AGAR
0
AGII
0
AGRO
0
AGRO-R
0
AGRS
0
AHAP
0
AIMS
0
AIMS-W
0
AISA
0
AISA-R
0
AKKU
0
AKPI
0
AKRA
0
AKSI
0
ALDO
0
ALKA
0
ALMI
0
ALTO
0
Market Watch
Last updated : 2022/05/25 Data is a realtime snapshot, delayed at least 10 minutes
IDX30
539.29
-0.73%
-3.98
IHSG
6883.50
-0.44%
-30.64
LQ45
1009.51
-0.63%
-6.42
HSI
20116.20
-0.27%
-55.07
N225
26604.84
-0.27%
-72.96
NYSE
15080.98
0.3%
+45.11
Kurs
HKD/IDR 1,866
USD/IDR 14,657
Emas
875,038 / gram

Kucurkan Pembiayaan ke Perusahaan Batu Bara, Perbankan Bisa Dijerat Hukum Pidana

BANKING
Taufan Sukma/IDX Channel
Kamis, 12 Mei 2022 18:03 WIB
komitmen pelaku perbankan nasional dalam mengimplementasikan peraturan tersebut dinilai masih cukup rendah.
Kucurkan Pembiayaan ke Perusahaan Batubara, Perbankan Bisa Dijerat Hukum Pidana (foto: MNC Media)
Kucurkan Pembiayaan ke Perusahaan Batubara, Perbankan Bisa Dijerat Hukum Pidana (foto: MNC Media)

IDXChannel - Pemerintah terus mendorong industri perbankan untuk turut mendukung ekonomi berkelanjutan lewat instrumen pembiayaan yang dimilikinya. Sebagai tindak lanjut, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai perpanjangan tangan pemerintah di sektor industri jasa keuangan telah menerbitkan Peraturan OJK (POJK) Nomor 51/POJK.03/2017 terkait penerapan pembiayaan berkelanjutan oleh perbankan. 

Sayang dalam penerapannya di lapangan, komitmen pelaku perbankan nasional dalam mengimplementasikan peraturan tersebut dinilai masih cukup rendah. Pasalnya diketahui masih banyak bank yang rupanya tetap menyalurkan pembiayaannya ke sejumlah perusahaan tambang batubara yang notabene merupakan jenis energi tak terbarukan.

Menyikapi kondisi tersebut, Pakar Hukum Bisnis dari Universitas Airlangga (Unair), Prof Budi Kagramanto, mengatakan bahwa perbankan sepatutnya selektif dalam memberikan pendanaan atau pinjaman. Terlebih lagi terhadap perusahaan tambang yang notabene rentan terhadap segala potensi kerusakan lingkungan yang ditimbulkan.

Selektif yang dimaksud, menurut Budi, yaitu dengan menerapkan secara ketat prinsip kehati-hatian perbankan (prudential banking) sebagaimana telah diatur dalam UU Perbankan. Dalam UU tersebut telah termuat aspek 5C, yaitu Character (Watak), Capacity (Kapasitas), Capital (Modal), Collateral (Agunan), dan Condition of Economy (Kondisi Perekonomian).

"Sekalipun prinsip kehati-hatiannya sudah terpenuhi, namun bank juga harus melihat dampak jangka panjangnya bagaimana. Karena itu (perbankan) harus selektif, agar tidak bertabrakan dengan kebijakan pemerintah terkait lingkungan hidup," ujar Budi, di Jakarta, Kamis (12/5/2022).

Jika pun terpaksa harus mengucurkan pembiayaan ke perusahaan tambang batubara, Budi menjelaskan, pihak bank sepatutnya mensyaratkan adanya agunan yang sepadan dengan pinjaman yang diberikan. Budi menegaskan bahwa akan menjadi masalah besar bila faktor agunan tersebut ditiadakan.

"Jika sampai ada pemberian pembiayaan tanpa agunan, terutama ke industri tambang, maka berpotensi melanggar hukum, khususnya UU Perbankan dan Tipikor, pada aspek-aspek 5C, khususnya Collateral (agunan), " tutur Budi.

Dalam pandangan Budi, adanya agunan merupakan sebuah kewajiban, terutama ketika debiturnya merupakan perusahaan tambang dengan segala risiko kerusakan lingkungan yang ditimbulkan.

"Ya gak boleh begitu. Apalagi untuk pendanaan proyek besar di industri tambang. Jadi tetap harus pakai agunan. Menurut saya tidak boleh (tanpa agunan), karena ini menyangkut (risiko) kerusakan lingkungan hidup. Jangan sampai dana cair tanpa agunan dan disetujui begitu saja," tegas Budi.

Sebelumnya, Staf Khusus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bidang Tata Kelola Minerba, Irwandy Arif, mengungkap bahwa enam bank nasional diketahui telah memberikan pendanaan untuk industri batubara yang notabene merupakan jenis energi tak terbarukan. Jumlah kucuran pembiayaan dari enam bank itu disebut mencapai Rp89 triliun. (TSA)

link copied to clipboard
COPY TO CLIPBOARD