AALI
0
ABBA
0
ABDA
0
ABMM
0
ACES
0
ACST
0
ACST-R
0
ADES
0
ADHI
0
ADMF
0
ADMG
0
ADRO
0
AGAR
0
AGII
0
AGRO
0
AGRO-R
0
AGRS
0
AHAP
0
AIMS
0
AIMS-W
0
AISA
0
AISA-R
0
AKKU
0
AKPI
0
AKRA
0
AKSI
0
ALDO
0
ALKA
0
ALMI
0
ALTO
0
Market Watch
Last updated : 2022/05/25 Data is a realtime snapshot, delayed at least 10 minutes
IDX30
539.29
-0.73%
-3.98
IHSG
6883.50
-0.44%
-30.64
LQ45
1009.51
-0.63%
-6.42
HSI
20116.20
-0.27%
-55.07
N225
26604.84
-0.27%
-72.96
NYSE
15080.98
0.3%
+45.11
Kurs
HKD/IDR 1,866
USD/IDR 14,657
Emas
875,038 / gram

Kucurkan Pembiayaan ke Sektor Batu Bara, Bank Diminta Patuhi Azas Prudentialitas

BANKING
Taufan Sukma/IDX Channel
Kamis, 12 Mei 2022 15:48 WIB
masih banyak perbankan nasional yang mengucurkan fasilitas pembiayaannya ke perusahaan batubara yang terdaftar pada Global Coal Exit List (GCEL) 2020.
Kucurkan Pembiayaan ke Sektor Batubara, Bank Diminta Patuhi Azas Prudentialitas (foto: MNC Media)
Kucurkan Pembiayaan ke Sektor Batubara, Bank Diminta Patuhi Azas Prudentialitas (foto: MNC Media)

IDXChannel - Upaya pemerintah mendorong industri perbankan untuk turut mendukung ekonomi berkelanjutan dinilai masih jauh panggang dari api. Pasalnya menurut studi dari lembaga Urgewald dan Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA), masih banyak perbankan nasional yang mengucurkan fasilitas pembiayaannya ke perusahaan batubara yang terdaftar pada Global Coal Exit List (GCEL) 2020.

Padahal, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selaku regulator telah menerbitkan Peraturan OJK (POJK) Nomor 51/POJK.03/2017 terkait penerapan pembiayaan berkelanjutan oleh perbankan. Namun fakta di lapangan menunjukkan bahwa sejumlah bank besar, seperti PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI), PT BanK Mandiri Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI) dan PT Bank Central Asia Tbk (BCA), masih memiliki portofolio pembiayaan di sektor batubara.

Informasi tersebut dibenarkan oleh Staf Khusus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bidang Tata Kelola Minerba, Irwandy Arif. Disebutkannya bahwa saat ini sedikitnya enam bank nasional masih memberikan fasilitas pendanaan untuk industri batubara dengan jumlah mencapai Rp89 triliun.

"Pengucuran dana pembiayaan banyak dilakukan ke perusahaan tambang batubara di Sumatera Selatan hingga Kalimantan," ujar Irwandy.

Menanggapi hal tersebut, Pakar Hukum Pidana Universitas Indonesia (UI), Eva Achjani Zulfa, mengatakan bahwa BNI seharusnya tetap mengedepankan asas kehati-hatian perbankan (prudential banking) karena dana yang dikelolanya merupakan dana masyarakat. Penerapan azas tersebut dinilai penting dan wajib dilakukan agar ke depan tidak terjadi perbuatan melawan hukum di internal corporatenya.

"Pada dasarnya di dalam lembaga perbankan dikenal adanya asas prudencial banking dalam mengelola keuangan serta pembiayaan yang melibatkan bank. Jadi sikap bank harus sangat berhati-hati karena menyangkut dana nasabah," ujar Eva, kepada wartawan, Kamis (12/5/2022).

Jika memang terpaksa harus melakukan pembiayaan, menurut Eva, perbankan juga harus mendapatkan jaminan atau agunan dari para perusahaan tambang yang berniat meminjam dana. Jika kemudian ditemukan indikasi pelanggaran hukum, maka penegak hukum seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) maupun Kejaksaan harus ikut turun tangan.

"Bila hal ini dilanggar, ketentuannya ada dalam UU Perbankan mengenai prudencial banking, di mana ada dalam Pasal 49 ayat (2) huruf b, bahwa ancaman pidananya minimal tiga tahun dan maksimal 8 tahun (penjara) dan denda maksimum Rp 100 milyar," tutur Eva. (TSA)

link copied to clipboard
COPY TO CLIPBOARD