Dalam kesempatan tersebut, Menteri PKP juga menyampaikan bahwa program KPP menunjukkan perkembangan yang positif di berbagai daerah. Salah satu capaian tertinggi tercatat dalam kegiatan sosialisasi KPP yang diselenggarakan BSI di Mataram, Nusa Tenggara Barat, dengan realisasi mencapai Rp315,7 miliar. Menurutnya, program KPP ini juga menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam mendorong lahirnya kelas menengah baru.
Direktur Utama BSI Anggoro Eko Cahyo menyampaikan apresiasi atas berbagai kebijakan pemerintah di sektor perumahan dan menegaskan komitmen BSI untuk terus mendukung program-program pemerintah, termasuk di bidang perumahan rakyat.
“Kami berterima kasih dapat berdiskusi langsung terkait program-program pemerintah. BSI berkomitmen mendukung program pemerintah termasuk dalam sektor perumahan. Dalam pertemuan ini kami juga membahas rencana dukungan BSI terhadap program perumahan ke depan serta meminta arahan dan masukan dari Menteri PKP agar kolaborasi ini bisa semakin optimal,” ujar Anggoro.
Ia menjelaskan, pada tahun 2026 BSI menargetkan penyaluran Kredit Program Perumahan (KPP) sebesar Rp1,2 triliun. Selain itu, BSI juga turut mendukung penyaluran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dengan target sebanyak 5.540 unit rumah subsidi, dimana hingga saat ini telah terealisasi akad sebanyak 1.250 unit.
Melalui kolaborasi antara pemerintah dan sektor perbankan syariah, Kementerian PKP berharap akses pembiayaan perumahan bagi masyarakat semakin luas sehingga target pemenuhan kebutuhan hunian layak bagi masyarakat Indonesia dapat tercapai secara optimal.
(kunthi fahmar sandy)