AALI
9650
ABBA
396
ABDA
0
ABMM
1455
ACES
1240
ACST
234
ACST-R
0
ADES
3000
ADHI
1040
ADMF
7725
ADMG
196
ADRO
1870
AGAR
0
AGII
1525
AGRO
2080
AGRO-R
0
AGRS
177
AHAP
76
AIMS
462
AIMS-W
0
AISA
204
AISA-R
0
AKKU
50
AKPI
890
AKRA
4190
AKSI
424
ALDO
965
ALKA
0
ALMI
0
ALTO
0
Market Watch
Last updated : 2021/12/06 Data is a realtime snapshot, delayed at least 10 minutes
IDX30
505.49
0.72%
+3.62
IHSG
6573.41
0.53%
+34.91
LQ45
945.70
0.72%
+6.77
HSI
23444.23
-1.36%
-322.46
N225
27941.69
-0.31%
-87.88
NYSE
16347.87
-0.77%
-127.38
Kurs
HKD/IDR 1,847
USD/IDR 14,395
Emas
825,254 / gram

Nasabah Korban Gagal Bayar Bumiputera Akan Layangkan Somasi ke OJK

BANKING
Hafid Fuad/Koran Sindo
Selasa, 09 November 2021 17:33 WIB
Para nasabah korban gagal bayar AJB Bumiputera 1912 siap kembali menyampaikan somasi ke OJK.
Para nasabah korban gagal bayar AJB Bumiputera 1912 siap kembali menyampaikan somasi ke OJK. (Foto: MNC Media)
Para nasabah korban gagal bayar AJB Bumiputera 1912 siap kembali menyampaikan somasi ke OJK. (Foto: MNC Media)

IDXChannel - Para nasabah korban gagal bayar AJB Bumiputera 1912 siap kembali menyampaikan somasi ke OJK demi mendapatkan hak uang klaim mereka yang terlunta-lunta selama ini. 

Pihak Koordinator Aksi, Rudhi Mukhtar, menjelaskan aksi yang akan dilakukan pada Rabu nanti di beberapa kota yaitu  Jakarta, Batam, Kalimantan Selatan, dan Surabaya. Mereka akan mendesak OJK, agar bertindak dalam waktu 14 hari sejak tanggal somasi atau peringatan keras pertama dan terakhir diberikan. 

"Aksi dilakukan di beberapa kota skala nasional. Jumlahnya ada ratusan peserta aksi untuk meminta hak kepada OJK ," ujar Rudhi saat dihubungi MNC Portal Indonesia, Selasa (9/11/2021).

Mereka juga meminta OJK menjamin kepastian dan percepatan proses penyelesaian atau pembayaran klaim asuransinya, baik dari segi waktu, cara penyelesaian maupun transparansi proses penyelesaian. Termasuk tidak terbatasnya memberikan izin PKPU (Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang). "Kemudian juga OJK harus menindaklanjuti permohonan pencairan kelebihan dana cadangan atau jaminan AJB Bumiputera untuk pembayaran klaim asuransi milik kami," katanya.
 
Kemudian OJK diminta agar memerintahkan dan mengawasi AJB Bumiputera untuk segera menindaklanjuti pencairan uang reasuransi dari masing-masing polis asuransi.
 
OJK juga dinilai harus menggunakan kewenangannya seperti dalam pasal 6, pasal 8, pasal 9, pasal 28 dan pasal 30  UU OJK, dan melakukan hal-hal lain yang dianggap perlu. (TIA)

link copied to clipboard
COPY TO CLIPBOARD