Wahyudi Aulia Siregar
IDXChannel - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah meminta seluruh lembaga keuangan di daerah untuk ikut memantau aliran-aliran dana yang mencurigakan. Khususnya menjelang hari pemungutan suara pada pemilihan umum (pemilu) 2024 mendatang.
Hal itu dikatakan Deputi Direktur Pengawasan LJK II Kantor OJK Provinsi Sumatera Utara, Anton Purba, Sabtu (9/12/2023). Pemantauan khusus itu, kata Anton, dilakukan untuk mengantisipasi aliran dana panas untuk aktivitas politik jelang hari pencoblosan.
Menurut Anton, calon legislatif (caleg) memang bukan termasuk personal yang masuk dalam kriteria yang dimonitor. Akan tetapi perbankan memiliki kewajiban untuk memonitor semua transaksi yang ada.
“Tahun politik industri keuangan paling terkait itu perbankan, jadi kita minta perbankan untuk meningkatkan monitoringnya. OJK sendiri di tahun ini juga salah satu fokus pengawasannya dari sisi APU PPT-nya, masa-masa tahun politik itu ada kemungkinan ada transaksi yang mencurigakan,” tutur Anton.
Pengawas Senior Pengawasan LJK I Bone Quary menuturkan, OJK telah meminta perbankan untuk meneliti lebih jauh saat menyalurkan kredit usaha kepada calon debitur. Ini guna mengantisipasi dana kredit yang harusnya digunakan usaha justru digunakan untuk pemenangan di pemilu.
