Erdianisa Putri/Magang
Kedua, Indonesia sebaiknya menerapkan model pinjaman mahasiswa berbasis pendapatan sebagaimana yang sudah diimplementasikan di banyak negara, mulai dari Inggris, Australia, Selandia Baru, Chile, Thailand, hingga Amerika Serikat (Michigan).
Dalam mekanisme ini, beban pembayaran pinjaman ditentukan sedemikian rupa agar seimbang dengan pendapatan yang diperoleh.
Sebagai contoh, mahasiswa yang lulus dengan nilai tinggi atau di atas rata-rata kemungkinan besar akan mendapatkan gaji yang tinggi sehingga mereka akan membayar pengembalian pinjaman lebih tinggi dan dengan jangka waktu yang relatif lebih cepat.
Sementara itu, lulusan yang dibawah standar rata-rata akan membayar angsuran pengembalian lebih rendah, dengan tenor yang lebih panjang, serta kemungkinan mendapatkan pengampunan pinjaman setelah melewati jangka waktu tertentu.
Dalam mekanisme seperti ini terdapat subsidi silang di mana kelompok “winners” sebetulnya membayar sebagian biaya kuliah si “losers”.
Dalam istilah dan teori ekonomi, akan ada ‘adverse selection’ yaitu kondisi di mana peminjam yang akan disubsidi ikut berpartisipasi, sedangkan peminjam yang akan memberikan subsidi lama kelamaan akan tidak ikut serta.
Sebetulnya mekanisme ini tidak dapat diterapkan di suatu negara yang tidak memiliki dana abadi pendidikan yang cukup karena mahasiswa yang pintar tentu tidak akan mau mengambil pinjaman.
Namun, mekanisme ini diyakini dapat berjalan dengan baik di Indonesia karena adanya earmarking khusus sebesar 20% untuk pendidikan setiap tahunnya sehingga dana abadi pendidikan di dalam APBN masih tercukupi untuk memberikan pinjaman pendidikan dan mahasiswa yang memiliki intelektual tinggi dapat memilih jalur khusus beasiswa pintar.
