Anggie Ariesta
Dyah menambahkan bahwa lebih dari 50 persen pinjaman P2P lending digunakan untuk sektor konsumtif, seperti leisure, hiburan, dan perjalanan.
Tesar menekankan literasi finansial menjadi tantangan utama yang harus dihadapi. "Kalau ada faktor pendidikan literasi yang menjadi utama karena memang ketika ini masuk ke ranah digital menjadi lebih mudah, orang yang tanda kutip tidak bisa meminjam di bank ini lebih mudah akses peer to peer lending," kata dia.
Untuk mengatasi tantangan ini, Tesar mengusulkan agar OJK mempertimbangkan pembatasan usia dan pekerjaan bagi peminjam. Dengan demikian, bisnis pinjaman daring di Indonesia memiliki potensi besar, namun perlu diimbangi dengan peningkatan literasi finansial dan regulasi yang tepat.
"Ini mungkin peran OJK perlu melihat, saya juga baca ada beberapa fitur baru yang akan dibuat OJK yaitu pembatasan umur, sehingga mungkin yang bisa meminjam tidak boleh di bawah 20 tahun, pekerjaan juga tidak pasti untuk Gen Z dan milenial," kata dia.
Selain itu, dia juga menyoroti adanya penutupan 15 platform P2P lending oleh OJK dalam satu tahun terakhir, termasuk kasus yang menimpa pemain besar seperti Investree dan TaniHub.
"Secara platform memang ada pertumbuhan yang cukup signifikan walaupun tidak se-update 3-4 tahun terakhir, malah kita melihat ada beberapa data terjadi peningkatan juga yang ditutup oleh OJK," tuturnya.
(Febrina Ratna Iskana)
