Tangguh Yudha
IDXChannel - Penggunaan QRIS Antarnegara antara Indonesia dan China resmi dimulai. Integrasi ini dinilai dapat membuka peluang lebih luas bagi pelaku usaha, khususnya UMKM, untuk menjangkau konsumen global karena kemudahannya.
Melalui implementasi QRIS Antarnegara Indonesia-China, wisatawan asal China dapat melakukan pembayaran digital di merchant QRIS di Indonesia, sementara pelaku usaha tetap menerima dana dalam rupiah sesuai mekanisme yang berlaku.
CEO PT Netzme Kreasi Indonesia, Vicky G. Saputra mengatakan QRIS Antarnegara Indonesia-China bukan sekadar fitur pembayaran baru. Ini adalah infrastruktur yang membuat UMKM Indonesia lebih siap melayani konsumen global, terutama wisatawan dan pelaku perjalanan dari China.
"Sebagai PJP yang berperan di sisi issuer dan acquirer, Netzme dapat menghadirkan manfaat di dua sisi antara lain pengguna Indonesia dapat bertransaksi lebih mudah di China melalui Netzme Pay, sementara merchant Indonesia dapat menerima pembayaran dari wisatawan China melalui Toko Netzme dan QRIS Soundbox Netzme,” ungkap Vicky, Rabu (6/5/2026).
Pada tahap awal yang dimulai sejak 30 April 2026, implementasi QRIS Antarnegara mencakup dua skenario utama, yakni dari sisi pengguna (issuer) dan merchant (acquirer).
Pengguna asal Indonesia dapat bertransaksi di China dengan memindai kode QR melalui aplikasi pembayaran, sementara merchant di Indonesia dapat menerima pembayaran dari wisatawan China melalui aplikasi yang telah terintegrasi, seperti Alipay dan UnionPay.
Implementasi ini menjadi momentum penting di tengah pesatnya adopsi QRIS di dalam negeri. Bank Indonesia mencatat, hingga triwulan I-2026, jumlah merchant yang menerima QRIS telah mencapai 44 juta, mayoritas merupakan UMKM, dengan total pengguna mencapai 61,7 juta.
Pada periode yang sama, transaksi QRIS inbound mencapai 2,79 juta transaksi senilai Rp713,59 miliar, sementara transaksi outbound mencapai 737.647 transaksi senilai Rp249,26 miliar.
"Pertumbuhan QRIS menunjukkan bahwa pembayaran digital tidak lagi hanya menjadi fasilitas tambahan, tetapi infrastruktur utama bagi pelaku usaha," lanjutnya.
(Febrina Ratna Iskana)
