AALI
9750
ABBA
226
ABDA
0
ABMM
780
ACES
1470
ACST
290
ACST-R
0
ADES
1675
ADHI
1175
ADMF
8075
ADMG
167
ADRO
1185
AGAR
428
AGII
1110
AGRO
940
AGRO-R
0
AGRS
456
AHAP
71
AIMS
530
AIMS-W
0
AISA
280
AISA-R
0
AKKU
50
AKPI
590
AKRA
3370
AKSI
785
ALDO
890
ALKA
254
ALMI
236
ALTO
320
Market Watch
Last updated : 2021/05/06 Data is a realtime snapshot, delayed at least 10 minutes
IDX30
472.68
-0.2%
-0.95
IHSG
5970.24
-0.09%
-5.67
LQ45
888.95
-0.17%
-1.47
HSI
28637.46
0.77%
+219.46
N225
29331.37
1.8%
+518.74
NYSE
16348.41
0.36%
+59.14
Kurs
HKD/IDR 1,841
USD/IDR 14,315
Emas
824,769 / gram

180 Kasus Mafia Tanah Terungkap Sejak 2018

ECONOMICS
Felldy U/Sindo
Rabu, 03 Maret 2021 13:38 WIB
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mencatat sebanyak 180 kasus terkait mafia tanah yang telah ditangani sejak 2018.
180 Kasus Mafia Tanah Terungkap Sejak 2018 (FOTO: MNC Media)

IDXChannel - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mencatat sebanyak 180 kasus terkait mafia tanah yang telah ditangani sejak 2018 hingga sekarang.

Hal itu disampaikan oleh Direktur Jenderal (Dirjen) Penanganan Sengketa dan Konflik Tanah Kementerian ATR/BPN, Agus Widjayanto saat menghadiri rapat koordinasi (Rakor) bersama Kapolda Metrto Jaya, Irjen Pol. Fadil Imran, Rabu (3/3/2021).

"Hari ini sebagaimana diketahui, Polda Metro Jaya menyelenggarakan rapat koordinasi penanganan kasus-kasus yang terkait mafia tanah, kita sudah bekerja sama sejak MoU ditandatangani dari 2018 sampai sekarang ada180 kasus yang kita tangani," kata Agus dalam jumpa persnya.

Agus menerangkan, dari jumlah tersebut ada yang sudah maju ke pengadilan, sudah P21 , ada yang sudah penetapan tersangka. Oleh karena itu, kata dia, tindaklanjut atas apa yang sudah dilaksanakan bersama sebelumnya, hal ini akan menjadi bahan untuk tindak lanjut dalam administrasi pertanahan.

Selanjutnya, dalam hal terjadinya pemalsuan data tanah, pemalsuan alas hak, yang kemudian menuju sampai hal lain, dan mengarah terhadap materil pidana, maka hal itu itu merupakan di luar kewenangan Kementerian ATR/BPN.

"Maka kita bekerja sama dengan polri, dengan polda, dan hasilnya menjadi dasar bagi kita untuk melakukan koreksi terhadap sertifikat yang sudah diterbitkan," ujar dia. (RAMA)

link copied to clipboard
COPY TO CLIPBOARD