AALI
9675
ABBA
290
ABDA
6325
ABMM
1385
ACES
1345
ACST
190
ACST-R
0
ADES
3570
ADHI
825
ADMF
7550
ADMG
193
ADRO
2220
AGAR
362
AGII
1445
AGRO
1445
AGRO-R
0
AGRS
172
AHAP
70
AIMS
398
AIMS-W
0
AISA
174
AISA-R
0
AKKU
50
AKPI
1120
AKRA
810
AKSI
690
ALDO
1350
ALKA
334
ALMI
290
ALTO
248
Market Watch
Last updated : 2022/01/18 Data is a realtime snapshot, delayed at least 10 minutes
IDX30
505.56
-0.34%
-1.74
IHSG
6614.06
-0.47%
-30.99
LQ45
944.82
-0.34%
-3.20
HSI
24112.78
-0.44%
-105.25
N225
28257.25
-0.27%
-76.27
NYSE
17219.06
-0.23%
-39.94
Kurs
HKD/IDR 1,837
USD/IDR 14,330
Emas
836,902 / gram

Ada Gubernur Tak Setuju Penetapan UMP, Menaker Buka Suara

ECONOMICS
Rina Anggraeni
Kamis, 02 Desember 2021 19:51 WIB
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah memastikan sistem perhitungan pengupahan berdasarkan undang-undang Cipta Kerja.
Ada Gubernur Tak Setuju Penetapan UMP, Menaker Buka Suara (FOTO: MNC Media)
Ada Gubernur Tak Setuju Penetapan UMP, Menaker Buka Suara (FOTO: MNC Media)

IDXChannel - Pemerintah telah mengumumkan penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) untuk tahun depan. Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah memastikan sistem perhitungan pengupahan berdasarkan undang-undang Cipta Kerja.

Menaker Ida menegaskan, dengan  dinyatakan masih berlakunya UU Cipta Kerja oleh MK, sebagaimana yang telah disampaikan Bapak Presiden beberapa waktu yang lalu, seluruh materi dan substansi serta aturan sepenuhnya tetap berlaku tanpa ada satu pasal pun yang dibatalkan oleh MK.

" Atas dasar itu, berbagai peraturan pelaksana UU Cipta Kerja yang telah ada saat ini, termasuk pengaturan tentang pengupahan  masih tetap berlaku", ujar Menaker Ida melaui Siaran Pers Biro Humas Kemnaker, Kamis (2/12/2021). 

Menaker Ida mengatakan bahwa peraturan pelaksanaan klaster ketenagakerjaan yang menjadi mandat UU Cipta Kerja telah selesai dan diterbitkan sebelum putusan MK diumumkan. Alhasil, proses pengambilan kebijakan ketenagakerjaan saat ini harus tunduk pada aturan tersebut, tidak terkecuali mengenai pengupahan. 

"Oleh karenanya, saya kembali meminta kepada semua pihak khususnya para Kepala Daerah untuk mengikuti ketentuan pengupahan sebagaimana diatur dalam PP 36/2021. Saya juga mengingatkan bahwa dalam PP tersebut tidak hanya mengatur tentang UM saja, tetapi juga terkandung aturan struktur dan skala upah yang harus diimplementasikan oleh pengusaha", tegas Menaker Ida. 

Halaman : 1 2
link copied to clipboard
COPY TO CLIPBOARD