AALI
0
ABBA
0
ABDA
0
ABMM
0
ACES
0
ACST
0
ACST-R
0
ADES
0
ADHI
0
ADMF
0
ADMG
0
ADRO
0
AGAR
0
AGII
0
AGRO
0
AGRO-R
0
AGRS
0
AHAP
0
AIMS
0
AIMS-W
0
AISA
0
AISA-R
0
AKKU
0
AKPI
0
AKRA
0
AKSI
0
ALDO
0
ALKA
0
ALMI
0
ALTO
0
Market Watch
Last updated : 2021/05/13 Data is a realtime snapshot, delayed at least 10 minutes
IDX30
467.69
-0.91%
-4.29
IHSG
5921.08
-0.92%
-54.70
LQ45
879.63
-1%
-8.87
HSI
27718.67
0%
0.00
N225
27448.01
0%
0.00
NYSE
16181.63
-1.06%
-173.99
Kurs
HKD/IDR 1,827
USD/IDR 14,198
Emas
838,980 / gram

Ada Larangan Mudik, ASDP Tutup Penjualan Tiket Penyebrangan Periode 6-17 Mei 2021

ECONOMICS
Giri Hartomo/Okezone
Senin, 12 April 2021 12:36 WIB
PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) akan menghentikan sementara penjualan tiket penyebrangan pada periode 6-17 Mei 2021.
PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) akan menghentikan sementara penjualan tiket penyebrangan pada periode 6-17 Mei 2021. (Foto: MNC Media)

IDXChannel - PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) akan menghentikan sementara penjualan tiket penyebrangan pada periode 6-17 Mei 2021. Penghentian sementara ini dilakukan dalam rangka mendukung kebijakan pemerintah terkait larangan mudik lebaran pada tahun ini. 

Direktur Utama ASDP Ira Puspadewi mengatakan, pihaknya akan melakukan penyesuaian untuk menutup sementara penjualan tiket di sistem online ticketing Ferizy pada periode 6-17 Mei 2021, khususnya di empat pelabuhan utama Merak, Bakauheni, Ketapang dan Gilimanuk. Secara khusus juga penutupan sementara dilakukan untuk penjualan tiket untuk penumpang pejalan kaki, dan kendaraan golongan I, II, II, IVA, VA dan VIA. 

"Kami pastikan bagi konsumen yang telah membeli tiket via aplikasi pada periode tersebut, dapat melakukan refund sesuai ketentuan berlaku, yakni kategori penumpang pejalan kaki dan kendaraan penumpang," ujarnya kepada MNC Portal Indonesia, Senin (12/4/2021).

Namun lanjut Ira, meskipun ada larangan mudik, namun pihaknya memastikan pelabuhan penyebrangan akan tetap beroperasi. Namun pelabuhan ini hanya akan melayani pengiriman logistik dan juga masyarakat yang masuk dalam kategori pengecualian.

“Namun demikian, ASDP memastikan bahwa pelabuhan penyeberangan tetap beroperasi melayani logistik dan masyarakat yang dikecualikan,” jelasnya

Sebagai informasi, adapun kebijakan larangan tersebut mengacu pada Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) nomor 13 tahun 2021 tentang larangan mudik lebaran. Selain itu juga mengacu pada Edaran (SE) Gugus Tugas Covid-19 Nomor 13 Tahun 2021 tentang Peniadaan Mudik Hari Raya Idulfitri Tahun 1442 Hijriah dan Upaya Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Selama Bulan Suci Ramadan 1442 Hijriah.

Adapun ketentuan yang diatur dari pengendalian transportasi yaitu meliputi hal-hal yang dilarang, pengecualian-pengecualian, pengawasan, dan sanksi. Adapun beberapa kendaraan yang dilarang adalah kendaraan bermotor umum dengan jenis mobil bus dan mobil penumpang, kendaraan bermotor perseorangan dan jenis mobil penumpang, mobil bus dan kendaraan bermotor, serta kapal angkutan sungai, danau dan penyeberangan. 

Namun, pengecualian diberlakukan bagi masyarakat dengan kepentingan tertentu. Misalnya bekerja atau perjalanan dinas untuk ASN, Pegawai BUMN, Pegawai BUMD, Polri, TNI, pegawai swasta yang dilengkapi dengan surat tugas dengan tandatangan basah dan cap basah dari pimpinannya. 

Atau juga bisa dengan kunjungan keluarga yang sakit, kunjungan duka anggota keluarga yang meninggal dunia. Kemudian ibu hamil dengan satu orang pendamping, kepentingan melahirkan maksimal dua orang pendamping, dan pelayanan kesehatan yang darurat. 

Sedangkan, pengecualian kendaraan diberlakukan bagi kendaraan pimpinan lembaga tinggi negara RI, kendaraan dinas operasional, berplat dinas, TNI, Polri dan kendaraan dinas operasional petugas jalan tol. Selain itu ada kendaraan pemadam kebakaran, ambulans dan mobil jenazah, mobil barang dengan tidak membawa penumpang. 

Lalu ada kendaran yang digunakan untuk pelayanan kesehatan setempat seperti ibu hamil dan anggota keluarga intinya yang akan mendampingi, kendaraan yang mengangkut pekerja migran indonesia warga negara Indonesia dan mahasiswa pelajar di luar negeri, serta pemulangan orang dengan alasan khusus dari pemerintah sampai ke daerah asal sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

Terkait peran pengawasan di lapangan akan dilakukan Polri dibantu TNI, Kemenhub, dan Dinas Perhubungan di daerah, untuk kendaraan bermotor umum dan kendaraan bermotor perseorangan. Sementara penyekatan akan dilakukan di 333 titik pada akses utama keluar dan masuk jalan tol dan non-tol, terminal angkutan penumpang, pelabuhan sungai, danau, dan penyeberangan. (TIA)

link copied to clipboard
COPY TO CLIPBOARD