Suparjo Ramalan
IDXChannel - Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) khawatir Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 36 Tahun 2023 yang diperbaharui lewat Permendag Nomor 3 Tahun 2024 mengancam ketersediaan bahan baku sepatu atau alas kaki.
Pasalnya, beleid tersebut memuat ketentuan pelarangan terbatas (lartas) impor bahan baku.
Ketua Umum Aprisindo, Firman Bakri mengatakan, kebijakan lartas impor tersebut mengganggu suplai bahan baku untuk produk alas kaki di Tanah Air, semisal kain dan plastik untuk sepatu. Menurutnya, beberapa jenis bahan baku diatur dalam Permendag Nomor 3 Tahun 2024.
“Kalau terkait untuk bahan baku, kalau kami kebetulan di industri alas kaki ada beberapa bahan baku yang kemudian masuk ke dalam lartas, atau yang diatur dalam Permendag. Termasuk di antaranya terkait impor bahan baku kain, kemudian ada juga plastik, terutama plastik untuk industri alas kaki,” ujar Firman saat konferensi pers, Selasa (19/3/2024).
Dia mengaku, saat ini terjadi kendala terkait dengan up to date dari bahan baku. Firman menyebut, ketersediaan bahan baku akan memengaruhi pada output produk akhir.
"Itu juga sangat terpengaruh dari demand ke kami di industri dalam negeri. Karena itu, sebenarnya ketika aturan hanya berbicara pada HS code, ini tidak menyentuh pada aspek-aspek lain. Ini yang mungkin akan mempengaruhi gap antara di ritel dan kami di industri dalam negeri," ungkapnya.
Kendati begitu, aturan pelarangan terbatas impor bahan baku kemungkinan belum sampai berpengaruh terhadap produk akhir berupa sepatu.
"Tapi kemampuan kami untuk mensuplai demand dalam negeri kita sendiri, itu yang masih terganggu dengan semakin sulitnya pengaturan impor, terutama untuk bahan baku," papar Firman.
Kendala lainnya, produsen sepatu juga kesulitan mengembangkan inovasi untuk menciptakan produk baru. Pasalnya, aturan bersangkutan pun masih membatasi impor produk percontohan.
"Bahkan untuk sampel saja juga impornya susah. Padahal sampel yang kita kirim paling berapa biji, berapa pasang sepatu, dan itu akan kita bedah dalam industri kita, dan tidak mungkin kita jual lagi," tutur Firman.
(FAY)
