Wahyu Dwi Anggoro
Sub-program itu juga mencakup pengembangan platform digital nasional untuk mengintegrasikan dan melaporkan data fiskal, serta implementasi penilaian pajak properti yang lebih adil untuk memperkuat pendapatan pemerintah daerah.
ADB mengatakan bantuan ini juga akan membantu memperkuat kapasitas fiskal dan administrasi pemerintah daerah dan mendukung penganggaran yang mempertimbangkan perlindungan perempuan serta risiko bencana.
“Aspirasi Pemerintah Indonesia untuk menjadi negara berpenghasilan tinggi pada tahun 2045 didukung secara strategis oleh pembangunan ekonomi provinsi, kabupaten, dan desa,” kata Alimov.
(Wahyu Dwi Anggoro)
