Michelle Natalia
IDXChannel - Direktur Asian Development Bank (ADB) Indonesia Jiro Tominaga memprediksi perekonomian Indonesia akan tumbuh di angka 4,8% pada 2023. Pertumbuhan terjadi seiring dengan melemahnya lonjakan komoditas dan mulai normalnya permintaan dalam negeri.
“Lonjakan komoditas ekspor mendorong pertumbuhan hingga 5,3% pada 2022, menggantikan permintaan dalam negeri yang lemah,” kata Jiro di Jakarta, Selasa (4/4/2023).
Tekanan global pada 2023 diproyeksikan akan memangkas pertumbuhan ekspor, meskipun transaksi berjalan semestinya akan tetap mendekati seimbang.
Karena pengeluaran rumah tangga merupakan bagian terbesar dari perekonomian Indonesia mulai pulih, masyarkaat sudah kembali normal belanja. Adapun kondisi tersebut terjadi juga seiring dengan penurunan inflasi, sehingga ke dua faktor tersebut akan menjadi penopang pertumbuhan.
"Meskipun demikian, investasi kemungkinan belum akan menguat karena dunia usaha masih melihat situasi," ungkap Tominaga.
Besarnya angka ekspor menghasilkan tambahan pendapatan yang memungkinkan Indonesia memangkas defisit anggaran hingga di bawah batas wajib 3% dari produk domestik bruto, setahun sebelum tenggatnya, demikian menurut Asian Development Outlook (ADO) April 2023.
Inflasi mencapai puncaknya hingga hampir 6% pada September, melebihi batas inflasi yang ditetapkan Bank Indonesia (BI) sebesar 4%.
Namun inflasi sudah menurun, berkat melemahnya harga komoditas dan pengetatan kebijakan moneter, serta diproyeksikan akan turun ke sekitar 3,5% pada Desember dan mencapai rata-rata 4,2% pada 2023, tambah laporan tersebut.
"Menjadi perhatian untuk jangka menengah dan panjang adalah bahwa hilangnya pendapatan para pekerja dan hilangnya pembelajaran anak-anak selama pandemi dapat mengurangi potensi pertumbuhan. Sebagian besar indikator ketenagakerjaan penting telah membaik dibandingkan dengan angka-angka pada 2020, tetapi belum kembali ke tingkat sebelum pandemi," jelasnya.
Berbagai indikator itu termasuk pengangguran, informalitas, dan upah riil. Tominaga menilai bahwa sebuah langkah yang dapat memitigasi dampak buruk terhadap pasar tenaga kerja adalah Program Kartu Pra Kerja dari pemerintah, yang memberikan keterampilan teknis dan kejuruan melalui pembelajaran digital, pelatihan untuk memulai usaha, dan beasiswa.
"ADB berkomitmen mencapai Asia dan Pasifik yang makmur, inklusif, tangguh, dan berkelanjutan, serta terus melanjutkan upayanya memberantas kemiskinan ekstrem. Didirikan pada 1966, ADB dimiliki oleh 68 negara anggota—49 diantaranya berada di kawasan Asia dan Pasifik," pungkas Tominaga.
(SLF)
