Anggie Ariesta
IDXChannel - Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Juda Agung sebagai Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) di Istana Negara, Kamis (5/2/2026). Juda mengisi posisi yang ditinggalkan oleh Thomas Djiwandono yang kini berpindah tugas menjadi Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI).
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menyambut baik penunjukan Juda Agung sebagai Wamenkeu. Menurutnya, latar belakang Juda sebagai bankir senior di BI akan membawa perspektif baru yang krusial bagi kebijakan keuangan negara.
Airlangga berharap kehadiran Juda di Kementerian Keuangan mampu mempererat hubungan antara kebijakan fiskal yang dikelola pemerintah dan kebijakan moneter yang dijalankan oleh BI.
"Harapannya mungkin sinkronisasi fiskal moneter akan semakin baik," ujar Airlangga kepada awak media di Istana Negara, Jakarta, Kamis (5/2/2026).
Juda Agung dilantik berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 3/M Tahun 2026. Airlangga menilai pengalaman panjang Juda di bank sentral merupakan aset berharga bagi tim ekonomi kabinet, terutama dalam mendampingi Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.
"Pak Juda ya seorang teknokrat ya dan beliau berkarier lama (di BI). Dengan berkarir lama di BI, itu bisa memberi warna dalam kebijakan fiskal," kata Airlangga.
Saat ditanya mengenai rincian tugas spesifik sang Wamenkeu baru, Airlangga menegaskan peran utama Juda adalah mendukung penuh nahkoda bendahara negara. "Membantu Pak Menteri Purbaya," katanya singkat.
Pelantikan Juda Agung sebagai Wamenkeu dihadiri oleh jajaran petinggi negara, termasuk Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, jajaran menteri Kabinet Merah Putih, Panglima TNI, dan Kapolri. Dalam prosesi tersebut, Presiden Prabowo memimpin langsung pengambilan sumpah jabatan.
“Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab,” ucap Presiden Prabowo saat mendiktekan sumpah yang diikuti oleh Juda Agung.
Pertukaran posisi antara Juda Agung dan Thomas Djiwandono ini dipandang sebagai langkah strategis pemerintah untuk menciptakan harmonisasi yang lebih kuat antara otoritas fiskal dan moneter guna menghadapi tantangan ekonomi di tahun 2026.
(Rahmat Fiansyah)
