AALI
8025
ABBA
228
ABDA
0
ABMM
810
ACES
1355
ACST
216
ACST-R
0
ADES
1845
ADHI
870
ADMF
7975
ADMG
152
ADRO
1310
AGAR
412
AGII
1020
AGRO
1355
AGRO-R
0
AGRS
346
AHAP
64
AIMS
420
AIMS-W
0
AISA
210
AISA-R
0
AKKU
50
AKPI
590
AKRA
3130
AKSI
468
ALDO
775
ALKA
240
ALMI
254
ALTO
376
Market Watch
Last updated : 2021/06/18 Data is a realtime snapshot, delayed at least 10 minutes
IDX30
460.95
-1.6%
-7.48
IHSG
6007.12
-1.01%
-61.33
LQ45
863.16
-1.64%
-14.36
HSI
28801.27
0.85%
+242.68
N225
28964.08
-0.19%
-54.25
NYSE
16411.65
-1.47%
-244.16
Kurs
HKD/IDR 1,850
USD/IDR 14,360
Emas
827,066 / gram

Aktivasi SSO, BKN Reskonsiliasi Data Pejabat Tinggi non PNS

ECONOMICS
Dita Angga/Sindo
Rabu, 31 Maret 2021 10:50 WIB
Data yang direkonsiliasi berupa email berdomain go.id, nomor telepon atau handphone ASN, dan data Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) non-PNS.
Data yang direkonsiliasi berupa email berdomain go.id, nomor telepon atau handphone ASN, dan data Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) non-PNS. (Foto: MNC Media)

IDXChannel - Badan Kepegawaian Negara (BKN) telah meminta instansi pemerintah untuk melakukan rekonsialiasi data sejak tanggal 10 Maret lalu. Data yang direkonsiliasi berupa email berdomain go.id, nomor telepon atau handphone ASN, dan data Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) non-PNS.

Dimana data-data tersebut sebagai proses penerapan aktivasi autentifikasi satu pintu melalui Single Sign On (SSO) dan Digital Signature (DS). 

“Pemutakhiran data mandiri ASN ini merupakan bagian dari tugas BKN dalam percepatan satu data ASN yang diamanatkan kepada BKN melalui Peraturan Presiden (Perpres) No.9/ 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Peraturan Presiden(PP) No.39/2019 tentang Satu Data Indonesia,” Direktur Pengelolaan Data dan Penyajian Informasi Kepegawaian BKN, Soni Sultana dikutip dari Pers Rilis Humas BKN, Rabu (31/3/2021).

Dia mengatakan rekonsiliasi data tersebut akan digunakan BKN dalam proses aktivasi akun MySAPK dengan menggunakan email resmi yang terdaftar di SAPK dan telah di validasi oleh Instansi. Sementara itu untuk proses aktivasi SSO dan pendaftaran sertifikat elektronik ke Balai Sertifikasi Elektronkik (BSrE), DS wajib menggunakan email resmi dari instansi yang memiliki domain go.id.

“Setiap Instansi (kementerian/lembaga/daerah) diharapkan dapat melaporkan hasil rekonsiliasi data tersebut kepada BKN paling lambat 31 Maret 2021,” ungkapnya.

Soni mengatakan bahwa pelaporan diserahkan kepada BKN dan Kanreg BKN. “Instansi pusat dapat melaporkan hasil rekonsiliasi kepada Direktorat Pengelolaan Data dan Penyajian Informasi Kepegawaian (PDPIK) BKN. Dan Instansi Daerah dapat melaporkan hasil rekonsiliasi data  ke Kepala Bidang Informasi Kepegawaian pada Kantor Regional masing-masing,” pungkasnya. (TIA)

link copied to clipboard
COPY TO CLIPBOARD