Carlos Roy Fajarta Barus
IDXChannel - Penanggungjawab Bidang Legislasi Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus menyoroti rencana Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI yang hendak merogoh kocek negara (APBN 2022) hingga Rp955 juta untuk mencetak kalender.
Lucius mengungkapkan pencetakan kalender DPR yang besarnya mencapai lebih dari Rp900 juta tidak membuatnya terkejut. Pasalnya selama ini anggaran proyek yang fantastis dengan urgensi yang minimalis bukan hal yang baru di lingkungan DPR Senayan.
"Bisa dikatakan sampai sekarang, salah satu isu penting yang membuat DPR masih bisa dibicarakan publik ya justru karena proyek-proyek fantastis itu," ujar Lucius Karus, Senin (29/8/2022) ketika dikonfirmasi MNC Portal.
Ia menyebutkan sebaiknya Sekjen DPR tidak perlu terlihat kaget dengan suara publik yang lagi-lagi muncul menyambut rencana pencetakan kalender itu.
"Apalagi menuduh pada pengkritik cuma untuk cari panggung. Kritikan seperti yang diungkapkan sekjen DPR seolah-olah memperlihatkan wajah Sekjen yang lebih politis dibandingkan dengan politisi di DPR," kata Lucius Karus.
Keterkejutan publik dengan anggaran pencetakan kalender tentu bukan hanya karena nilai anggarannya namun juga dengan kenyataan bahwa di tengah upaya DPR membangun citra parlemen modern, DPR justru masih menunjukkan cara berpikir atau mental yang tradisional.
"Memikirkan kalender selalu dalam format fisik, terletak di atas kertas dengan wajah-wajah narsis yang mengisi halaman-halaman kalender mestinya adalah cara berpikir primitif di era modern sekarang ini," ungkapnya.
Di era sekarang, kata Lucius kalender sudah dengan mudah bisa diakses melalui perangkat teknologi seperti smartphone. Dengan smartphone, kalender menjadi sangat fungsional, praktis, dan gratis.
"Dengan begitu rasa-rasanya aneh saja DPR yang katanya modern ini masih saja mau menghambur-hamburkan kertas dan uang untuk mengadakan sesuatu yang mestinya sudah bisa diakses gratis dan mudah melalui HP," terang Lucius Karus.
Sehingga kata Lucius kritik kepada DPR khususnya Sekjen DPR itu bukan hanya soal proyek kalendernya itu tetapi lebih pada cara berpikir kuno yang masih saja dipakai untuk DPR modern.
Sebagaimana diketahui sebelumnya, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI membebankan APBN 2022 dengan anggaran Rp 955 juta untuk mencetak kalender.
Hal tersebut berdasarkan situs lpse.dpr.go.id, dimana nama tender 'Pencetakan Kalender DPR RI' dengan kode RUP 36342916.
Tender kalender ini baru dibuat pada pekan lalu yakni pada 23 Agustus 2022 dan saat ini tengah memasuki dua tahapan yakni Pengumuman Pasca kualifikasi dan Download Dokumen Pemilihan.
Satuan Kerja yang mengadakan adalah Sekretariat Jenderal DPR RI dengan jenis pengadaan Pengadaan Barang. Pengadaan barang ini menggunakan metode tender Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur.
