Dinar Fitra Maghiszha
IDXChannel - Pengamat Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi menilai rencana pengadaan kendaraan dinas listrik berbasis barerai untuk PNS eselon I dan II kurang tepat.
Apalagi anggaran yang akan dikucurkan terbilang cukup besar yakni Rp966 juta untuk setiap unit mobil lustrik Pegawai Negeri Sipil (PNS).
"Anggaran subsidi yang akan dikeluarkan cukup besar nah kemudian yang diberikan itu tadi yangx pertama PNS atau pejabat pemerintahan pusat dan pemerintah daerah dan kalau kemudian ditambah nanti untuk konsumen perorangan maka menurut saya itu kurang tepat sasaran dan hanya menghabiskan APBN saya kira itu kurang tepat," jelasnya ketika dihubungi MNC Portal Indonesia.
Ia berpendapat, pengalokasian anggaran untuk mobil dinas listrik untuk mengurangi karbon tidak terlalu signifikan karena hingga saat ini penggunaan kendaraan listrik masih masif di tanah air.
Oleh sebab itu Fahmy mengusulkan, akan lebih baik apabila subsidi tersebut diberikan untuk kendaraan umum seperti angkot agar ikut beralih ke kendaraan listrik. Selanjutnya untuk sepeda motor yang mayoritas penggunanya adalah orang menengah kebawah
