AALI
12250
ABBA
190
ABDA
0
ABMM
3000
ACES
975
ACST
157
ACST-R
0
ADES
5950
ADHI
685
ADMF
8100
ADMG
179
ADRO
3200
AGAR
330
AGII
2000
AGRO
930
AGRO-R
0
AGRS
125
AHAP
62
AIMS
244
AIMS-W
0
AISA
156
AISA-R
0
AKKU
50
AKPI
930
AKRA
1005
AKSI
280
ALDO
905
ALKA
294
ALMI
290
ALTO
208
Market Watch
Last updated : 2022/05/24 Data is a realtime snapshot, delayed at least 10 minutes
IDX30
543.27
1.51%
+8.07
IHSG
6914.14
1.07%
+73.37
LQ45
1015.93
1.33%
+13.36
HSI
20112.10
-1.75%
-357.96
N225
26748.14
-0.94%
-253.38
NYSE
0.00
-100%
-15035.87
Kurs
HKD/IDR 1,866
USD/IDR 14,657
Emas
875,358 / gram

Anies Tetapkan Kenaikan Upah 5,1 Persen, APINDO Akui Masih Beri Upah Sesuai dengan PP 36/2021

ECONOMICS
Iqbal Dwi Purnama
Minggu, 16 Januari 2022 16:17 WIB
APINDO saat ini masih masih memberikan upah sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) 36/2021 atau menaikan upah sebesar 0,85% ditahun 2022.
Upah minimum (Ilustrasi)
Upah minimum (Ilustrasi)

IDXChannel - Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) saat ini masih masih memberikan upah sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) 36/2021 atau menaikan upah sebesar 0,85% ditahun 2022. Meskipun ssebelumnya Gubernur Anies Baswedan telah merevisi kenaikan upah di DKI Jakarta menjadi 5,1%. 

Wakil Ketua Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) DKI Jakarta Nurjaman menilai Kepgub 1517/2021 yang mengatur kenaikan upah 5,1% dianggap bertentangan dengan PP 36/2021 yang sebelumnya sudah disepakati bersama.

"Kami saat ini sudah memberikan himbauan kepada pengusaha DKI Jakarta untuk melaksanakan upah sesuai Kepgub 1395/2021, karena kami yakin Kepgub 1395/2021 adalah Kepgub yang benar dan sesuai dengan aturan sambil menunggu kepastian hukum," ujarnya kepada MNC Portal, Minggu (16/1/2022).

Artinya upah yang diberikan APINDO kepada para pekerja ini masih berkisar Rp4.453.935. Sedangkan melalui Keputusan Gubernur 1517/2021 Anies meminta kepada para pengusaha memberikan upah Rp4.641.854.

"Oleh karena tidak ada kepastian menurut kami, maka kami mencari kepastian dan perlindungan hukum, salah satunya dengan melakukan gugatan ke PTUN" sambungnya.

Nurjaman menjelaskan gugatan yang dilayangkan bukanlah sebagai bentuk penolakan, tapi untuk mencari kepastian hukum terkait pedoman yang digunakan dalam memberikan upah kepada para pekerja.

"Bukan untuk membangkan kepada keputusan, tapi kami butuh kepastian hukum, karena negara ini negara hukum" tutur Nurjaman.

"Tujuannya kami ingin mencari kepastian hukum, kalau sudah ada kepastian hukum yang tetap, kalaupun gugatan kami di tolak, kami siap untuk mengikuti putasan pengadilan, kalau guagtan kamu di terima oleh pengadilan, mari sama-sama kita lakukan keputusan tersebut," pungkasnya.

(NDA)

link copied to clipboard
COPY TO CLIPBOARD