Iqbal Dwi Purnama
IDXChannel - Kebijakan pemerintah menjadikan APBN sebagai jaminan atas proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) dinilai sebagai langkah inkosistensi pemerintah.
Sebab, proyek yang awalnya dikerjakan dengan skema Business to Business (BtoB), seolah berubah menjadi Goverment to Bussines karena APBN dilibatkan.
"Jadi tidak ada pembahasan bahwa negara akan dilibatkan, karena ini adalah konsorsium BUMN dengan perusahan di China, tetapi seiring perjalanan waktu, ada cost overrun, adanya sekali tambahan biaya, dan ternyata membangun KCJB ongkosnya sangat mahal," ujar Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira dalam Market Review IDXChannel, Rabu (20/9/2023).
Bhima menilai penjaminan APBN untuk proyek KCJB ini juga merupakan bentuk antisipasi apabila ekspektasi jumlah penumpang tidak sesuai dengan perencanaan awal. Sebab, di tengah biaya konstruksi yang membengkak itu, PT KCIC juga harus mengeluarkan biaya operasional karena proyek tersebut kini sudah rampung dan siap dikomersilkan untuk masyarakat umum.
