IDXChannel - Opsi untuk menjadikan APBN sebagai jaminan utang Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) dinilai tidak sepenuhnya bisa berdampak positif. Sebab, hal ini sudah melenceng jauh dari kesepakatan awal pemerintah dengan China.
"Ini jelas memunculkan beban tidak langsung ke APBN, sudah melenceng jauh ya dari awal sifatnya B2B," ungkap Ekonom sekaligus Direktur CELIOS Bhima Yudhistira di Jakarta, Selasa (19/9/2023).
Bahkan, kata Bhima, dari yang tadinya proyek KCJB bersifat B2B, kemudian kini ada keterlibatan Penyertaan Modal Negara (PMN), mekanisme subsidi tiket, dan sekarang masuk ke penjaminan.
"Artinya secara finansial kan proyek kereta cepat menjadi beban pembayar pajak yang harusnya bisa mandiri secara komersial," ucap Bhima.