"Pemda juga kita libatkan, jadi Pemda di sini harus kita dorong untukndia ada awareness-nya (kesadaran) dan ada rasa memiliki bahwa daerahnya harus ditangani," lanjut Diana.
"Makanya kalau kita tangani terus, seolah-olah ini miliknya pusat, berarti pemeliharaannya pusat juga, kami akan mencoba, beralih mendorong Pemda untuk penanganan wilayah kumuh ini," sambungnya.
Dirjen CK menjelaskan, nantinya APBN akan difokuskan untuk penanganan kemiskinan ekstrem, hingga stunting yang ada di daerah lain. Seperti pembangunan sanitasi dan hingga penyediaan air bersih.
"Maka jangan semuanya APBN, kita akan lebih fokus lagi ke pengentasan kemsikinan secara ekstrem hingga stunting-stunting itu, kita fokus untuk masalah stunting, seperti sanitasi itu pun juga berasda di kawasan kumuh tadi," kata Diana.
Meski demikian, kata Diana Kementerian PUPR juga masih akan melakukan penanganan kawasan kumuh, asal melalui direktif Presiden, atau daerah yang ditunjukkan langsung oleh presiden.